RMco.id  Rakyat Merdeka - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan merasa kesal atas asumsi pembahasan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja (Ciptaker) digelar secara tidak transparan, tergesa-gesa. Hingga dipaksakan.

Menurutnya, tudingan itu salah besar. Karena regulasi dia pastikan dilakukan secara terbuka dan melibatkan elemen buruh. Sebagai bagian dari Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI Rancangan Undang Undang Cipta Kerja, aku Arteria, dia merasa sedih.

“Saya prihatin dan kecewa atas pemberitaan yang cenderung hoaks, memuat informasi yang tidak benar, jauh dari fakta yang sebenarnya,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berita Terkait : Jokower Ganti Kulit

Anggota Komisi III DPR ini bercerita, sejak RUU ini dibahas, langsung terakses oleh publik. Baik itu diliput media mainstream, digital, hingga dipublikasikan di media sosial.

Pun, melibatkan tidak sedikit ahli, akademisi, serta seluruh stakeholder.

“Khusus untuk kluster Ketenagakerjaan, atas atensi langsung Ibu Puan Maharani, pembahasan sengaja ditunda paling akhir, agar Baleg DPR RI dapat menghimpun, menyerap sebanyaknya masukan teman-teman serikat pekerja atau konfederasi,” ungkapnya.

Berita Terkait : Airlangga Sebut 153 Investor Asing Siap Masuk Indonesia

Dalam perjalanannya, Panja Baleg, jelas Arteria, dengan amat setia mengawal semua isu, di setiap rapat maupun pertemuan. Mulai dari pertemuan Presiden Jokowi dengan Perwakilan Pimpinan Pekerja atau Buruh sebanyak dua kali.

Juga, pertemuan dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebanyak tiga kali. Dua di antaranya, didampingi langsung Menkopolhukam, Mahfud MD. Selanjutnya, pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.

“Pertemuan dengan stakeholder perburuhan dan pegiat buruh sebanyak 14 kali. Walaupun dalam pertemuan tersebut ada beberapa yang walk out,” ungkapnya.
 Selanjutnya