RMco.id  Rakyat Merdeka - Politik dinasti dalam demokrasi bisa menjadi salah satu sumber kekuasaan yang korup dan tidak kompeten. Salah satunya, politik dinasti memungkinkan kontestan tidak berkualitas menjadi pejabat publik.

“Politik dinasti memungkinkan kesinambungan kekuasaan satu keluarga atau kerabat, sehingga membuka peluang untuk korupsi,” kata Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, dalam diskusi Polemik Politik Dinasti di Indonesia di Jakarta.

Baca Juga : Mahfud Tak Ambil Pusing

Menurut Saiful, politik dinasti adalah politik atau kekuasaan seseorang yang diperoleh karena ikatan darah atau kekerabatan yang dimiliki. Semua berhubungan dengan kekerabatan orang lain yang telah memiliki jabatan publik.

Selama ini, kata Saiful, demokrasi adalah satu bentuk sistem pemerintahan yang menolak kekuasaan atas dasar ikatan darah atau kekerabatan yang tidak dipilih rakyat, seperti sistem kerajaan atau kesultanan.

Baca Juga : Prabowo Manula Saat Pilpres 2024

Namun demikian, demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi yang bertumpu pada suara individu rakyat yang tentunya juga tidak bisa meniadakan politik dinasti.

Artinya, demokrasi tidak bisa menolak seseorang yang punya ikatan kekerabatan dengan seorang pejabat publik untuk ikut bersaing dalam pemilihan yang demokratis.

Baca Juga : KPK Dan Mobil Dinas

“Namun, demokrasi juga memberikan orang untuk mengevaluasi orang-orang yang punya ikatan dinasti,” ucapnya.
 Selanjutnya