RMco.id  Rakyat Merdeka - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali mengingatkan pemerintah tidak ugal-ugalan dalam pengadaan vaksin Covid-19. Semuanya, harus dilakukan sesuai aturan dan uji klinis sebelum diedarkan.

“Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugalugalan. Harus bertahap,” ujar Sekretaris Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS Mulyanto di Jakarta, kemarin.

Anggota DPR ini juga meminta jangan sampai, peristiwa regulasi Undang-Undang Cipta Kerja yang menimbulkan polemik terjadi juga pada vaksin.

Berita Terkait : RI-Imperial Jalin Kerja Sama Riset Vaksin Covid-19

“Kalau pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ngebut, masa urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana tabrak sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut,” katanya.

Menurut dia, pengadaan vaksin harus sesuai dengan aturan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus menerbitkan izin edar agar tervalidasi tuntas uji klinis dan efektif sebagai vaksin Covid19 dan aman bagi kesehatan.

Termasuk memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin. “Kalau belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, tapi vaksin langsung diedarkan, ini akan bikin gaduh lagi di masyarakat,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS ini.

Berita Terkait : Sidak Ke China, BPOM Dan MUI Pastikan Kehalalan Vaksin Covid-19

Mulyanto mengingatkan masyarakat bukan kelinci percobaan. Penanggulangan Covid-19 ini diminta harus benar-benar berorientasi kepada kesehatan masyarakat.

Hal senada juga disampaikan politisi PKS Netty Prasetiyani Aher. Dia meminta pemerintah transparan dalam proses pengadaan vaksin Corona.

“Semua prosesnya harus transparan. Kalau dikatakan sudah dilakukan uji klinis fase 3 di beberapa negara dan sudah ada izin penggunaan darurat, maka harus ditunjukkan hasil datanya agar mampu menjawab kekhawatiran masyarakat,” kata Netty kepada wartawan.

Berita Terkait : Wapres Jamin, MUI Terlibat Kehalalan Vaksin Covid-19

Menurutnya, publik mulai khawatir perihal keamanan dari vaksin Corona. Transparansi informasi, baginya bisa meyakini bahwa pemerintah tidak memberikan vaksin ‘setengah jadi’ kepada masyarakat.

“Karena saat ini di masyarakat isunya menjadi liar aman atau tidaknya vaksin ini. Jangan sampai vaksin yang diberikan masih setengah jadi, ini akan membahayakan penduduk,” katanya. [BSH]