RMco.id  Rakyat Merdeka - Politisi Partai Nasdem nonaktif Irma Suryani Chaniago menjawab pernyataan politisi Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebut bahwa gubernur membawahi kapolda dan pangdam. Menurut Irma, pernyataan Fadli itu keliru dan tidak sesuai Undang-Undang (UU).

Sebelumnya, Fadli menyebut bahwa gubernur membawahi kapolda dan pangdam saat mengkritisi pemeriksaan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam cuitannya di akun Twitter @fadlizon, Selasa (17/11). Dalam cuitan itu, Fadli juga melampirkan atikel berita yang memuat UU Nomor 32/2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19/2010.

Baca Juga : Momentum Hari Ikan, KKP Dorong Peningkatan Konsumsi

“Sebagai wakil rakyat, Fadli tidak cermat membuat statement berdasarkan undang-undang yang sudah direvisi. Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini bukanl UU Nomor 32/2004 seperti yang dikatakan Fadli Zon, melainkan UU Nomor 9/2015. Kemudian, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bukanlah PP Nomor 19/2010, melainkan PP Nomor 33/2018,” jelas Irma.

Mantan angota Komisi IX DPR ini menambahkan, dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU Nomor 23/2014 tidak membagi urusan pertahanan dan keamanan negara (TNI) serta penegakan hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) kepada Pemerintahan Daerah. “Dengan kata lain, gubernur bukan atasan pangdam, kapolda maupun kejati,” jelasnya.

Baca Juga : Mensos: Jangan Ragu Melapor Jika Belum Dapat Bantuan Sosial Tunai

Irma menambahakn, sebagai wakil rakyat, Fadli seharusnya berpihak pada rakyat. Apa pun yang membahayakan keselamatan rakyat dari penyebaran Covid -19 harus dicegah.

“Harusnya Fadli mengkritisi Pemprov DKI yang melakukan pembiaran pelanggaran protokol Covi1- berjemaah dan meminta pertanggung jawaban moral ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bukan malah membela nggak karuan dengan menggunakan UU yang salah terkait posisi gubernur yang dia sebut membawahi kapolda dan pangdam,” terang Irma.

Baca Juga : Pakar Epidemiologi: Hati-hati, Syaratnya Belum Terpenuhi

Terkait penurunan baliho-baliho Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang dilakukan aparat negara, Irma memastikan Partai Nasdem mendukung penuh langkah TNI dan Polri. Demikian pula dengan Reuni 212, Irma menegaskan, tidak perlu lagi diberi izin. “Sebagai politisi Partai Nasdem nonaktif, saya bisa pastikan sikap Partai Nasdem tegak lurus pada pemerintah dan mendukung tegas tindakan TNI dan Polri,” ucapnya. [USU]