Duduk Di Kubu 02 Ponakan JK Pakai Kartu Fotografer

Erwin Aksa (kedua kanan) bersama rekan-rekan BPN Prabowo Sandi di sela acara Debat Cawapres  di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3). (Foto: IG Miftah Sabri).
Klik untuk perbesar
Erwin Aksa (kedua kanan) bersama rekan-rekan BPN Prabowo Sandi di sela acara Debat Cawapres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3). (Foto: IG Miftah Sabri).

 Sebelumnya 
Menanggapi ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Meutya Hafid, mewarning kader Beringin yang tak mengikuti kebijakan partai mendukung Jokowi-Maruf.

"Sesuai aturan organisasi, setiap kader yang keluar dari garis partai ada konsekuensinya. Mulai dari teguran lisan, tertulis, sampai yang paling berat sanksi diberhentikan," ujar Meutya, Senin (18/3).

Baca Juga : Warga Minta Perbaikan Total, Jangan Setengah-setengah

Dijelaskan, Golkar belum mengambil sikap Erwin ini. Menurut Meutya, majelis etik partailah yang akan memutuskan apabila ditemukan fakta lain terkait sikap politik keponakan JK ini.

Sekadar info, Erwin Aksa saat ini menjabat sebagai Ketua Bidang Koperasi DPP Golkar. Ia merupakan anak dari Aksa Mahmud, pengusaha asal Sulawesi Selatan. Tapi, hubungan perkawanan Erwin membuatnya akrab dengan kelompok oposisi.

Baca Juga : Shin Tae Yong: Fisik dan Mental Pemain Kunci Perbaikan Prestasi Sepak Bola Indonesia

Selain Sandi, Erwin juga terkenal dekat dengan Anies Baswedan. Bahkan, Erwin pernah meminjamkan Anies helikopter usai Pilkada DKI 2017. Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno menyebut perlu klarifikasi dari Erwin tentang posisi duduk Erwin saat debat kemarin.

Jangan-jangan, Erwin tidak kebagian tiket untuk paslon 01 sehingga nebeng di kursi 02. Tapi, mungkin juga mbalelo. Ini wajar saja di dunia politik saat ini. Tidak ada sanksi tegas bagi siapapun yang melanggar, ujar Adi kepada Rakyat Merdeka.

Baca Juga : Stunting Mesti Dilawan Keroyokan

Menurutnya, sikap mbalelo politisi ini sepertinya memang dibiarkan parpol. Seperti diketahui, banyak parpol membebaskan kadernya mendukung Pilpres 2019. Salah satunya Partai Demokrat. Jadi, nggak salah juga dong, ujarnya. [BSH]