Seruan People Power Amien Rais Ditentang Anak Buahnya

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan

RMco.id  Rakyat Merdeka - Amien Rais menyerukan akan menempuh jalur people power jika ada kecurangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Namun, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menentang seniornya itu.

Dia menegaskan, partai berlambang matahari terbit itu tidak tertarik dan tidak akan mengikuti seruan itu. “PAN tidak akan ikut people power. PAN tidak tertarik dan tidak akan ikut people power. Ancaman itu sangat berbahaya dan tidak bertanggung jawab,” kata Bara Hasibuan dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (1/4).

Bara menegaskan, PAN masih percaya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya, KPU telah bekerja keras untuk memastikan semua tahapan pemilu berlangsung fair dan transparan.

Berita Terkait : Blusukan Ke Gorontalo, Wamen PUPR Pantau Kinerja Anak Buahnya

“Memang tentu ada kekurangan tapi kami lihat KPU cepat untuk memberikan respons dan ambil langkah cepat untuk perbaikan seperti pada DPT bermasalah,” tutur Bara.

Lagipula, kecurangan pemilu secara masif, terorganisir dan terstruktur sangat sulit dilakukan saat ini. Soalnya, ada lembaga pemantau internasional yang memonitor pemilu.

Kalaupun nanti ada indikasi pelanggaran, PAN memilih mengambil langkah yang sesuai dengan UU Pemilu jika memang ada indikasi pelanggaran. Langkah yang dimaksud adalah membawa kasus ke Mahkamah Konstitusi atau MK.

Baca Juga : Gawat, 115 Orang Di Jakarta Dipantau dan 32 Diawasi Karena Corona

“Kalau ada indikasi pelanggaran atau kecurangan, kami akan ambil langkah seperti yang tercantum di UU Pemilu, yaitu dengan membawa kasus ke MK,” tegasnya.

Dia pun menyebut, ide people power dalam konteks sengketa pemilu sama saja dengan melecehkan prinsip rule of law karena UU Pemilu mengatur mekanisme sengketa lewat jalur MK. People power juga hanya relevan sebagai cara untuk melawan kekuasaan otoriter.

“Dalam sebuah demokrasi itu tidak relevan kecuali kalau kekuasaan demokratis itu melakukan hal-hal yang melecehkan prinsip-prinsip demokrasi dan kami tidak lihat itu di Indonesia sekarang,” tandasnya. [OKT]