Analisis Pengamat Politik LIPI

Maraknya Politik Uang, Tanda Caleg Tak Pede Kompetisi Jujur

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wasisto Raharjo Jati (Foto: Istimewa)
Klik untuk perbesar
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Wasisto Raharjo Jati (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Politik uang belum musnah di perhelatan pemilu nasional. Justru makin marak. Ini menunjukkan caleg tidak percaya diri alias pede untuk berkompetisi dengan calon wakil rakyat lain.

Demikian pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Wasisto mengatakan, Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bowo Sidik Pangarso menunjukan, fenomena praktik politik uang masih terjadi. Menurutnya, ada dua fenomena sosial politik dalam pemilu Indonesia.

Baca Juga : Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gorontalo, Fadel Cerita Usulan Amandemen UUD 1945

Pertama, masih awetnya budaya politik uang dalam pemilu Indonesia. Kedua, adanya rasa kurang percaya diri caleg untuk bertarung dengan caleg lain secara fair.

Menurutnya, munculnya rasa tidak percaya diri caleg, khususnya petahana, di pemilu serentak kali ini disebabkan dua faktor. Pertama, terang Wasisto, karena sisitem pemilihan saat ini menganut proporsional terbuka. Artinya, peta persaingan caleg di satu dapil tidak hanya terjadi dengan caleg lain, namun caleg sesama partai. Kedua, banyak caleg baru bermunculan seiring dengan hadirnya partai-partai baru di Pemilu 2019. Sebut saja Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo dan Berkarya. Sehingga, komposisi Daftar Calon Tetap (DCT) di sebuah dapil semakin panas.

Akibat berubahnya gelanggang pemilu ini, klaim Wasisto, memunculkan rasa tidak pede caleg. Sehingga menggunakan serangan fajar sebagai senajata andalan untuk meraih suara.

Baca Juga : 188 WNI Dari KRI dr Suharso-990 Mulai Jalani Tahapan Observasi

“Jadi ada rasa kurang percaya diri. Bahkan untuk sekelas petahana. Mereka merasa tidak kompeten untuk bertarung dengan caleg lain. Shingga lahirlah politik uang sebagai jalan pintas,” ujarnya.

Munculnya politik uang, tambah dia, juga disuburkan oleh cara pandang masyarakat selaku pemilih dalam melihat pemilu. Sebagian besar publik masih melihat momentum pemilihan sebagai peluang untuk mendapatkan uang tanpa perlu bekerja keras.

Pengamat hukum dan politik dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah mengakui, ada banyak faktor penting mendorong peserta pemilu menggunakan politik uang untuk mengunci kemenangan. Satu di antaranya, tradisi politik kita memang serba pragmatis.

Baca Juga : Cari Nurhadi di Senopati, KPK Pulang dengan Tangan Hampa

Di sisi lain, Castro menilai, kultur politik lama ala Orde Baru masih melekat di masyarakat. Kultur itu mewujud dalam budaya diam dan `nrimo' yang berdampak kepada lambatnya kesadaran politik massa tumbuh. Hal ini, memicu mayoritas basis massa pemilih mengambang (floating mass) yang cendrung tak punya pilihan ideologis yang rasional.

"Belum lagi, parpol gagal membangun kesadaran politik rakyat. Alhasil, massa mengambang ini mudah dipengaruhi dengan politik uang," tandasnya. [SSL]