Pimpinan KPK Sebut Prabowo Salah Persepsi Soal Kebocoran Negara Rp 2 Ribu Triliun

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Foto: Tedy Kroen)
Klik untuk perbesar
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (Foto: Tedy Kroen)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menilai capres nomor urut 02 Prabowo Subianto telah salah persepsi dalam mengutip pernyataannya dan pimpinan KPK lainnya, Basaria Panjaitan mengenai kebocoran anggaran Rp 2 ribu triliun.

Saat berorasi di Kampanye Akbar Prabowo-Sandi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Minggu (7/4), Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya selalu diejek oleh para elite karena mengatakan kebocoran anggaran negara mencapai Rp 1.000 triliun. Namun, lanjut Prabowo, KPK menyebut kebocoran anggaran mencapai Rp 2 ribu triliun.

Berita Terkait : Omnibus Law Bikin Pendapatan Negara Susut Rp 86 Triliun

Saut mengakui, statement mengenai anggaran tersebut bersumber darinya. Namun, maksud pernyataannya bukanlah kebocoran dalam pengeluaran anggaran, melainkan potensi pendapatan negara yang bisa dicapai. "Itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi. saya pikir itu ya," kata Saut di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/4).

Dikatakan Saut, pendapatan negara saat ini sekitar Rp 2.400 triliun berdasarkan APBN. Namun, kata Saut berdasarkan diskusi yang dilakukan KPK bersama pihak terkait lainnya, Indonesia seharusnya mampu meraih pendapatan sekitar Rp 4 ribu triliun.

Baca Juga : Sukses Sosialisasi 4 Pilar MPR dengan Cara Baru, Bamsoet Terima Dua Rekor MURI

"Kami berdiskusi di banyak tempat kita tuh bisa ngejar Rp 4 ribu triliun. Jadi kekurangannya sekitar Rp 2 ribu triliun. Jadi itu bukan kebocoran, potensi. Jadi berpikiran bukan saya, kita juga dalam diskusi banyak tempat itu bukan soal kebocoran, yang disampaikan oleh ibu itu (Basaria) adalah kita tuh sebenarnya punya potensi banyak lagi," terang Saut.

Menurut Saut, dengan dana Rp 4 ribu triliun dalam APBN, banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah, salah satunya menutup defisit BPJS atau meningkatkan dana desa yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Untuk itu, KPK bersama pihak terkait terus berupaya meningkatkan pendapatan negara, termasuk dengan Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, sektor pertambangan, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya.

Baca Juga : Bebas dari Corona, Wisata Candi Aman Dikunjungi Wisatawan

Bahkan, kata Saut, dalam sebuah diskusi mantan Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat sebelum masa jabatannya berakhir menyebut Pemprov DKI mampu menambah pendapatan daerah hingga Rp 7 triliun setelah didampingi KPK.

"Kita ambil dari situ, belajar. Jadi kita mau kejar Rp 4 ribu triliun APBN. Anda bayangkan tuh berapa lagi MRT yang harus kita bangun. Jadi bukan kehilangannya itu yang di sebutkan. Jadi salah mempersepsikan apa yang disampaikan oleh ibu Basaria," tandas Saut. [OKT]