Sebut 94 Persen Pangan Dikuasai Kartel

Demam Kampanye Sandi Belum Hilang

Cawapres 02 Sandiaga Uno (kedua kanan) acara silahturahmi dengan Laskar Pangan Dunia, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5). (Foto: Facebook Sandiaga)
Klik untuk perbesar
Cawapres 02 Sandiaga Uno (kedua kanan) acara silahturahmi dengan Laskar Pangan Dunia, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5). (Foto: Facebook Sandiaga)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Cawapres 02 Sandiaga Uno menyatakan bahwa 94 persen pangan di Indonesia dikuasai kartel dan hanya 6 persen yang dikuasai Bulog. Pernyataan tersebut diungkapkan pada acara silahturahmi dengan Laskar Pangan Dunia, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (25/5).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf langsung bereaksi. Koordinator Gugus Tugas Petani dan Nelayan TKN Henry Saragih menyatakan, ucapan Sandi tersebut terlalu mengada-ada. Sandi terlihat masih demam kampanye Pilpres. "Sandi merasa seolah-olah masih dalam masa kampanye Pilpres," kata Henry dalam keterangan yang diterima redaksi, Minggu (26/5).

Baca Juga : Geger Anjani Hamil Dan Corona

Henry menjelaskan, untuk urusan pangan, selain di kelola Pemerintah melalui penugasan kepada Bulog, juga dikelola masyarakat tani dan usaha-usaha kecil yang tak tergantung ke jaringan perdagangan besar. "Dari data yang kami himpun, penguasaan beras yang diperdagangkan lima perusahaan terbesar pedagang beras tidak sampai satu juta ton atau tidak sampai 3 persen dari total beras produksi beras sebanyak 32,4 juta ton pada 2018. Artinya, mayoritas beras berada di tangan petani dan pedagang eceran," jelasnya.

Henry menjelaskan, meski kemampuan Bulog menyerap gabah/beras di bawah 10 persen, namun penugasan itu telah berhasil memastikan ketersediaan dan keterjangkauan beras di tengah masyarakat. Dia mengakui, memang benar ada beberapa kebutuhan pokok yang tergantung ke pasar global. Seperti gandum, bawang putih, dan kedelai. Hal itu terjadi karena kesalahan kebijakan ekonomi politik Orde Baru di sektor pertanian.

Baca Juga : Virus Kambing Hitam

Dalam empat tahun memerintah, Jokowi telah berhasil menurunkan inflasi, yang biasanya disebabkan melonjaknya hargan pangan. Yaitu, dari 8,38 persen pada 2013 dan 8,36 persen pada 2014 menjadi 3,35 persen pada 2015, 3,02 persen pada 2016, 3,61 persen pada 2017, dan 3,13 persen pada 2018.

Sekretaris Tim Petani Pemenangan Jokowi Amin Serikat Petani Indonesia Heri Purwanto ikut menyindir Sandi. “Klaim Saudara Sandiaga tidak dilandasi data. Pernyataan tersebut justru mempertanyakan kapasitasnya sebagai seorang pelaku bisnis kaliber nasional. Jika, tidak memahami detail sektor perdagangan komoditas, jangan menyatakan klaim yang tidak dilandasi data,” ucapnya. 

Baca Juga : Ribet, Capek, Tapi Seru

Permasalahan pangan pokok, sambungnya, selalu menjadi isu yang tak ada habisnya. Terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan. "Untuk menyelesaikan polemik dan carut marut sektor pangan, pada periode kedua pemerintahan Jokowi akan direalisasikan pembentukan Kelembagaan Pangan sebagaimana mandat UU Nomor 18/2012. Kelembagaan Pangan tersebut nantinya akan memastikan perencanaan pangan, ketersediaan dan keterjangkauan, serta pengawasan terhadap perdagangan pangan pokok yang strategis,” tandasnya.  [USU]