Gugat Pileg Sumsel Di Berbagai Tingkatan

PDIP Siapkan 51 Pengacara

Klik untuk perbesar
Lambang PDIP (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - PDI Perjuangan Sumatera Selatan (Sumsel) mengklaim telah mengajukan gugatan hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 di beberapa tingkatan. Partai banteng ini siapakan 51 kuasa hukum atau pengacara.

Berdasarkan pantau Rakyat Merdeka di lama MK, sebanyak 51 kuasa hukum disiapkan PDIP untuk memenangkan semua gugatannya di Sumsel. Berkas gugatan di tandatangi langsung oleh Ketum Megawati dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Uniknya, berkas permohnan gugatan untuk wilayah Sumsel disatukan dengan gugatan PDIP untuk daerah lain, seperti Tangerang Selatan, Papua dan Konawe.

Kuasa hukum yang diandalkan PDIP berasal dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDIP Perjuangan. Diantaranya, Diarson Lubis, Tanda Perdamaian Nasution dan Ace Kurnia. Dalam petitumnya, PDIP memohon agar majelis MK membatalkan penetapan hasil pemilihan umum salah satunya di wilayah Sumsel.

Berita Terkait : Bamsoet: Mari Beri Kesempatan MK Jalankan Tugasnya


Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, Giri Ramanda, beberapa hasil pileg yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu adalah tingkat DPR dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel I (meliputi kota Palembang, Banyuasin, Muba, Mura, Muratara dan Lubuklinggau). Digugat karena diduga ada pengurangan suara caleg PDI Perjuangan. Kemudian tingkat DPRD Sumsel dari Dapil IX (Muba), dengan dugaaan penggelembungan suara oleh partai tertentu dan pengurangan suara partai (caleg atas nama Uzer Effendi). Serta di tingkat DPRD Kabupaten Muba untuk Dapil IX, dengan dugaan hampir sama, yaitu partai lain menggelembungkan suara dan suara PDI Perjuangan berkurang.

“PDI Perjuangan kehilangan kursi di dapil itu. Permasalahan atau kasus ini kita gugat,” tegas Giri, kemarin.

Ditambahkan mantan Ketua DPRD Sumsel ini, dari 3 gugatan itu yang paling getol diperjuangkan adalah untuk kursi DPRD Sumsel Dapil IX. Sebab jika MK memenangkan gugatan itu, mantan calon Wagub Sumsel ini mengatakan, PDIP bisa menyalip Partai Golkar sehingga bisa berkompetisi merebut kursi Ketua DPRD Sumsel untuk periode 2019- 2024.

Berita Terkait : Ajukan 33 Gugatan Pemilu ke MK, Nasdem Siapkan 46 Pengacara

"Bukti sudah di pusat, ketiga itu dianggap memenuhi unsur atas dugaan penggelembungan dan pengurangan suara," tegasnya.


Dijelaskannya, PDIP sebetulnya berhasil meraih suara terbanyak pada pileg tingkat Provinsi Sumsel 2019. Partai besutan Megawati itu berhasil memperoleh 594.762 suara atau 11 kursi di DPRD Sumsel, dibanding 15 parpol peserta pemilu lainnya. Meski begitu, PDIP harus merelakan kursi Ketua DPRD Sumsel kepada Golkar yang hanya meraih 573.750 suara. Alasanya, partai berlambang pohon beringin itu mampu meraih kursi lebih banyak dengan perolehan 13 kursi di DPRD Sumsel periode 2019-2024. PDIP Juara Pileg DPRD Bengkulu PDIP Perjuangan sukses menjuarai Pileg DPRD Provinsi Bengkulu.

Meski demikian, PDIP belum menentukan nama kader yang akan duduki Ketua DPRD Provinsi Bengkulu. Ketua DPD PDIP Provinsi Bengkulu, Elva Hartati menyampaikan, sesuai mekanismenya, penentuan nama jadi Ketua DPRD baru akan dilakukan setelah KPU menetapkan caleg terpilih. Setelah itu, lanjut dia, barulah DPD PDIP akan mengajukan nama caleg terpilih yang berpeluang menempati Ketua DPRD Bengkulu ke DPP.

Berita Terkait : Sudah Bentuk Tim Hukum, KPU Siap Ladeni Prabowo di MK

"Kader yang akan kita percayakan duduk sebagai ketua DPRD, wakil Ketua DPRD di semua tingkatan akan diusulkan lebih dahulu ke DPP PDIP. Itu masih menunggu pelantikan," ujarnya.

Lebih teknis lagi, jelas Elva, biasanya akan muncul 3 nama yang diusulkan sebagai calon ketua atapun wakil ketua DPRD. Semuanya sesuai dengan jatah PDIP di masing-masing DPRD baik provinsi maupun kabupaten.


"Ketetapan itu ditetapkan Ketua Umum DPP PDIP, kita nanti akan mengusulkan 3 nama untuk masing-masing," kata Elva. [SSL]

RM Video