Jika Nyeberang Ke Koalisi Jokowi Cs

Suara Gerindra Diprediksi Anjlok Tajam Di Pemilu 2024

Klik untuk perbesar
Logo Partai Gerindra

RMco.id  Rakyat Merdeka - Partai Gerindra diharapkan terus beroposisi. Soalnya, jika partai besutan Prabowo Subianto ini nyeberang ke koalisi Jokowi Cs, perolehan suara mereka diprediksi akan anjlok tajam di Pemilu 2024.

Menurut pengamat politik dari Univeritas Paramadina, berdasarkan hasil Pileg dan Pilpres 2019, ada jutaan suara mencoblos Gerindra dan Proabowo Subianto. Kesediaan pemilih dalam mencoblos partai kepala garuda ini pasti punya hubungan dengan sikap Gerindra di awal masa pemilu yakni jadi oposisi.

Atas dasar itu, apabila Gerindra menyeberang ke koalisi KIK alih-alih tetap sebagai oposisi, Hendri khawatir suara Gerindra akan anjlok di Pemilu 2024.

“Ada tujuan jangka pendek dan panjang. Nah, yang panjang ini 2024. Ini harus dipikirkan karena bisa saja pemilih Gerindra justru kecewa bila partai nyeberang ke koalisi pemerintah,” jelas Hendri, kemarin.

Apalagi, Hendri yakin, koalisi yang dibentuk petahana atau pemerintahan di DPR umumnya akan mulai goyah di tahun ketiga. Penyebabnya, ego masing-masing partai dalam menatap Pilpres 2024. Ini akan menjadi keuntungan buat Gerindra.

“(Gerindra) Tetap saja di oposisi. Toh pada tahun ketiga atau ke empat biasanya koalisi akan goyah karena masing-masing ingin menatap Pemilu 2024,” ujarnya.

Baca Juga : Pegadaian Genjot Sinergitas Dan Digitalisasi

Terpisah, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa Amalia menegaskan, sel aku pengusung pasangan 02 di Pilpres bersama Gerindra, partainya sampai saat ini masih konsisten berada di luar pemerintahan. Sikap ini nantinya ditegaskan dalam Musyawarah Majelis Syuro sebelum akhir 2019.

“Sampai saat ini, PKS masih berada di luar pemerintahan. Sikap resminya nanti disampaikan sesudah musyawarah majelis syuro. Nanti yang memutuskan sikap secara formal adalah Musyawarah Majelis Syuro sebelum akhir tahun ini,” ujarnya.

PKS, jelas Ledia, memahami kekuatan oposisi di parlemen periode 2019-2024. Menurutnya, partai oposisi tak bakal kuat menyaingi kekuatan pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Hingga saat ini, hanya PKS dan Gerindra menyatakan konsisten menjadi oposisi. Meski demikian, ia optimistis, PKS dan Gerindra bakal memberikan kritik berguna dan bermanfaat bagi pemerintah.


“Yang jelas kami memberikan kritik konstruktif buat pembangunan Indonesia, di manapun posisinya kita akan memberikan kritik terhadap pembangunan lebih baik lagi,” jelasnya.

Ledia menekankan, kekuatan oposisi bukanlah soal angka semata, melainkan bagaimana fungsi kritik dan pengawasan untuk pemerintah dapat dilakukan dengan optimal.

Baca Juga : Rommy Pertanyakan Hilangnya Nama Khofifah dan Kiai Asep Dalam Dakwaannya

“Bukan soal angka tapi harus ada fungsi checks and balances, dalam pemerintahan harus ada itu,” ucap Ledia.

Ia pun mencontohkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berterima kasih kepada Fraksi PKS saat menyampaikan pandangan pemerintah soal laporan pertanggungjawaban APBN 2018 lalu.

“45 kali beliau menyebut masukan dari fraksi PKS, dan 6 di antaranya sepakat dengan pandangan PKS,” ucapnya.

Untuk itulah mau di manapun posisinya, lanjut Ledia, PKS tetap akan mengkritik segala ke bijakan pemerintah yang dianggapnya tak berpihak kepada masyarakat.

“Di periode ini kita sudah membuktikan dan di periode yang akan datang kita konsisten,” pungkasnya.

Pada Pilpres 2019, 6 partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin bakal menghuni Senayan. Yakni PDIP, Golkar, PKB, Nasdem, dan PPP. Total kur sinya lebih dari 50 persen.

Baca Juga : Pemilu Serentak 2019 Sukses, Mendagri Apresiasi Semua Pihak

Sementara, koalisi partai pengusung Prabowo-Sandiaga Uno adalah Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Kursinya kurang dari 40 persen. Tapi, kata pengamat politik Universitas Padjajaran Firman Manan, koalisi partai terlalu gemuk tak menjamin pemerintah berjalan lebih efektif.

Menurutnya, banyak hal harus dipertimbangkan oleh koalisi Jokowi maupun oposisi yang ingin bergabung.

“Semakin banyak partai ga bung harus dipikirkan masing-masing partai dapat jatah be rapa. Ini tidak bisa dipungkiri. Makanya, di koalisi Jokowi ada semacam resistensi karena khawatir mengurangi jatah bila ada partai baru masuk,” katanya. [SSL]