Fokus Awasi Pilkada

Pilihan Boleh Beda, Tapi ASN Bawaslu Kudu Jaga Netralitas

Klik untuk perbesar
Ketua Bawaslu Abhan (Foto Bawaslu)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), baik pusat maupun daerah diimbau tidak berpihak ataupun terlibat politik praktis saat Pilkada 2020. Para pegawai harus fokus pada tugas utamanya, melakukan pengawasan.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, bagian terpenting saat jadi ASN di lingkungan Bawaslu adalah netralitas. Satu-satunya momentum bagi pengawas untuk bersikap tidak netral hanya saat berada di bilik suara, ketika pencoblosan. Di luar itu, tidak boleh memihak.

“Tapi, selebihnya ucapan, tindakan harus netral dari kepentingan politik praktis. Pilihan politik boleh beda, tapi ASN di Bawaslu harus menjaga netralitasnya,” tegas Abhan, kemarin.

Menurutnya, sikap netralitas harus dijunjung tinggi seluruh ASN Bawaslu karena tugas utama mereka adalah melakukan pengawasan pemilu. Hal tersebut tidak akan tercapai bila ada sikap keberpihakan dalam politik praktis. Dia berharap, petugas ASN Bawaslu, terutama yang lolos CPNS Tahun Anggaran (TA) 2018, bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Salah satunya mengawasi Pilkada serentak 2020 di 270 daerah.

Baca Juga : Ronaldo 700 Gol, Portugal Masih Tertahan

“Terus support atas kerja-kerja pengawasan di Bawaslu pada Pilkada 2020,” ujarnya. Abhan menambahkan, dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Bawaslu baru, ada banyak kesempatan berkarier yang bisa diraih. Karenanya, perlu menunjukkan komitmen kerja, sehingga akan mendapat reward secara proporsional dan profesional.

“Harus siap menunjukkan komitmen kerja di Bawaslu. “Kami (pimpinan Bawaslu) tentu akan membuka ruang seluas-luasnya reward and punishment. Jika Anda bisa bekerja dengan baik, tunjukkan kemampuan saudara, kerja dengan sebaik- baiknya,” ujarnya.

Abhan mengatakan, memilih sebagai ASN, maka harus menjadi pelayan publik. Artinya, ASN Bawaslu harus siap melayani publik dalam proses demok- rasi dengan sebaik-baiknya. Dirinya menegaskan, namanya ASN dalam birokrasi, harus siap dengan segala aturan dan sebagainya.

“Yang namamya ASN ini menjadi pelayan publik, suka atau tidak suka, ASN harus melayani publik,” tegas dia.

Baca Juga : Rachel Goddard Sempat Stres Hilangkan Bekas Jerawat

Abhan berharap, peserta CPNS Bawaslu punya komitmen sama bagaimana mengawal demokrasi dengan baik, bisa menjaga tugas dan fungsinya masing-masing. Ketika sudah memilih sebagai ASN, sudah menjadi pilihan sehingga harus komitmen sepenuh hati.

“Selain komitmen kerja harus juga bisa menjaga netralitas,” pungkasnya.

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyebutkan, setidaknya ada empat fungsi Bawaslu. Yaitu pengawasan, pencegahan, penin- dakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Dari keempat itu, Fritz me- nilai, fungsi pengawasan merupakan ujung tombak dalam proses pemilu. Selain itu, proses pencegahan juga menjadi bagian utama dilakukan Bawaslu dari setiap program dijalankan. Salah satu proses pencegahan yang dilakukan adalah dengan me- luncurkan indeks kerawanan pemilu (IKP).

“Tugas kita untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam menjalankan proses demokrasi. Hal itu menjadi fokus Bawaslu dalam melakukan strategi penga- wasan pemilu,” ujarnya.

Baca Juga : Perteta Juluki Amran Bapak Mekanisasi Pertanian Indonesia

ASN Jatim Diingatkan Bawaslu Jawa Timur (Jatim) mengingatkan ASN di lingkungan Pemprov Jatim harus menjaga netralitas di Pilkada 2020. Bagi ASN yang mencalonkan diri di pilkada harus mengundurkan diri. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Pemilu. Ketentuan ini sudah disampaikan Bawaslu ketika bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa 19 September lalu. Anggota Bawaslu Jatim, Aang Kunaifi mengaku, Bawaslu sudah minta bantuan Khofifah untuk mengingatkan pejabatnya untuk bersikap netral.

“Sudah kami sampaikan ke Gubernur. ASN, legislatif, TNI/ Polri yang maju pilkada segera mundur. Saat pendaftaran dan penetapan calon, surat mun- dur itu harus sudah di KPU,” katanya.

Selain meminta segera mengajukan surat mundur, Bawaslu juga ingatkan ASN tidak memanfaatkan program pemerintah untuk meningkatkan popularitas atau elektabilitas kandidat calon.[SSL]

RM Video