Tak Senang Caleg Eks Napi Koruptor Diumumkan

Taufik: KPU Urus Saja DPT

Klik untuk perbesar
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Muhammad Taufik (depan). (Foto: Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merilis 49 calon anggota legislatif (caleg) mantan napi koruptor. Tapi, politisi Gerindra Muhammad Taufik kurang senang. Pengumuman ini dianggap berlebihan.

Salah satu caleg yang kurang senang dengan tindakan KPU itu adalah Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta,  Muhammad Taufik. Dia merasa banyak persoalan urgen harusnya didahulukan KPU daripada mengumumkan caleg mantan napi koruptor.

Baca Juga : Pidato Jokowi Di Visi Indonesia, Yunarto: Lebih Berani

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra ini meminta KPU membereskan masalah DPT dan lainnya. “Udah urus aja DPT, orang gila, kasus OSO (Oesman Sapta Odang). Gitu loh. Saya kira lebay lah KPU,” ujar Taufik, di Rutan Cipinang, Jakarta Timur,  Jumat (1/2).

Diketahui, Muhammad Taufik masuk dalam daftar caleg eks koruptor. Dia tersandung kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga pemilu saat jabat Ketua KPUD DKI Jakarta tahun 2004. Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena merugikan negara Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Baca Juga : Kapal Tabrak Crane Pelabuhan Tanjung Emas, Kerugian Ditaksir Capai Rp 60 M


Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, pasca KPU merilis 49 nama caleg eks koruptor, masyarakat idealnya bisa menilai partai politik mana konsisten memberantas korupsi. “Saya tentu harus menghormati kebijakan itu. Ya kita serahkan kepada masyarakat lah, partai mana konsisten, istiqomah dengan semangat pemberantasan korupsi, mana yang tidak, itu aja,” ujarnya.

Arsul bersyukur, tidak ada caleg eks napi korupsi di PPP. Ini menandakan partai Kabah konsisten memberantas korupsi. “PPP satu di antara beberapa yang nama calegnya tidak ada di dalam daftar yang diumumkan KPU itu.

Baca Juga : Peradaban Sudah Maju, Menhan Ingatkan Kamboja Tak Gunakan Kekerasan untuk Selesaikan Masalah

Tentu ini sekali lagi baik yang dikoalisi 01 maupun 02 yah soal ini kembali kepada kebijakan masing-masing partainya. mau menyikapi seperti apa,” ucapnya. Berdasarkan data KPU, dari 12 parpol, Golkar merupakan partai terbanyak mencalonkan mantan koruptor di Pemilu 2019.
 Selanjutnya 

RM Video