Sidang Gugatan Pilpres Di MK

KPU Bantul Ikut Kirim Tiga Kontainer Alat Bukti Dokumen

Klik untuk perbesar
Mahkamah Konsitusi. Ilustrasi/ist

RMco.id  Rakyat Merdeka - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengirimkan tiga kontainer berisi dokumen ke KPU RI. Dokumen ini merupakan bagian dari alat bukti KPU untuk menghadapi gugatan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi.

"Kami (KPU Bantul) termasuk yang diminta untuk menyiapkan alat bukti saja. Kami kemarin menyiapkan kurang lebih tiga kontainer,” kata Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Jumat (14/6/2019).

Berita Terkait : KPU Tegaskan, Link Berita Yang Diajukan Kubu 02 Tak Bisa Dijadikan Alat Bukti

Menurut dia, memang tidak ada secara spesifik yang menggugat perolehan suara hasil pemilihan umum (Pemilu) serentak 2019 di tingkat kabupaten Bantul, begitu juga rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan perolehan.


"Tidak ada (gugatan hasil perolehan suara) kalau terkait pilpres (pemilihan presiden) karena kita bagian dari yang digugat secara keseluruhan 34 provinsi, kita termasuk yang diminta untuk menyiapkan alat bukti saja," katanya.

Berita Terkait : MK Verifikasi Berlapis Semua Alat Bukti Terkait

Didik mengatakan, tiga kontainer yang dikirimkan ke KPU RI untuk sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK itu berupa dokumen rekapitulasi suara Pilpres mulai tingkat desa sampai kabupaten.

"Yang kita siapkan berupa dokumen hasil rekap baik di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai dengan di tingkat desa, ini sudah kita kirimkan 9 Juni kemarin ke KPU provinsi, KPU provinsi kemudian mengirimkan itu ke KPU RI," katanya.

Baca Juga : Angkasa Pura I Siap Dukung Kunjungan 1 Juta Wisman ke Borobudur Lewat YIA

Namun demikian, kata dia, dokumen untuk alat bukti yang dikirimkan tersebut hanya berupa hasil Pilpres dan tidak sampai pada rekap hasil pemilihan legislatif (Pileg), karena memang tidak ada yang disengketakan.


"Dokumen itu untuk dukungan alat bukti KPU RI, jadi 34 KPU provinsi itu oleh paslon (pasangan calon) 02 kan disengketakan, walaupun secara eksplisit DIY tidak disebut (dalam gugatan)," katanya. [FAZ]