Menjabat Dewan Pengawas Syariah

Kuasa Hukum KPU: Maruf Amin Tak Langgar Ketentuan Pemilu

Klik untuk perbesar
Cawapres KH Maruf Amin. (Foto; Twitter@KH Maruf Amin).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sidang lanjutan perkara sengketa Pilpres 2019 kembali digelar hari ini, Selasa (18/6). Dalam sidang ini, Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum, Ali Nurdin menyatakan posisi calon wakil presiden KH Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah di anak perusahaan BUMN, yaitu BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah dinilai tidak melanggar ketentuan pemilu.

Dalam lanjutan perkara sengketa Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti yang diterima kantor berita Antara, Ali beralasan dua anak perusahaan BUMN tersebut terpisah dan bukan dari kekayaan negara langsung.

Baca Juga : Kabinet Kerja I Berakhir, Nila Moeloek Ingin Tetap Mengabdi

Lebih lanjut Ali mengatakan kedudukan hukum Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 21/2018 dikategorikan sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada bank Syariah, seperti akuntan publik atau konsultan hukum. 

“Sehingga tidak ada kewajiban bagi calon wakil presiden atas nama Profesor Dr.KH Mar’uf Amin mundur dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas Syariah dari PT Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri,” tambahnya. Ia menyebut jabatan Ma'ruf Amin di Dewan Pengawas Syariah merupakan pejabat yang berbeda dengan pihak komisaris, direksi, dan pejabat dari perusahaan bank syariah tersebut.

Baca Juga : Kenalkan LRT ke Wisatawan, Pejabat Pemprov Sumsel Turun Langsung

Ma'ruf Amin tercatat menduduki posisi tinggi di sejumlah bank syariah dan perusahaan asuransi syariah. Cawapres dengan perolehan suara terbanyak di Pilpres 2019 itu menjabat sebagai ketua dewan pengawas syariah di Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah dan BNI Life. Sehingga dapat dikatakan posisi KH Ma'ruf Amin bukan sebagai pejabat atau pegawai BUMN, dan memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2019.[SRI]
 

RM Video