Anak Perusahaan BUMN Bukan BUMN

Klik untuk perbesar
Sekretaris Menteri BUMN, Imam Apriyanto Putro (Foto: Istimewa)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Jelang sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres 2019 yang akan digelar pada Kamis (27/6), posisi cawapres KH Ma'ruf Amin di bank syariah anak perusahaan BUMN masih ramai diperdebatkan.

Kubu paslon Prabowo-Sandi menilai, Kiai Ma'ruf tak bisa maju sebagai kandidat lantaran tercatat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

Terkait hal ini, Sekretaris Menteri BUMN Imam Apriyanto Putro menegaskan, berdasarkan peraturan perundang-undangan, anak perusahaan BUMN bukan merupakan BUMN.

Berita Terkait : Perusahaan Jerman Mau Kembangkan Industri Pelumas Berbasis CPO Di Indonesia

Imam menjelaskan, berdasarkan Undang-undang, untuk dapat dikategorikan BUMN, badan usaha harus memenuhi tiga persyaratan.


Pertama, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Kedua, modal tersebut dilakukan melalui penyertaan secara langsung dari negara. Ketiga, penyertaan secara langsung tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

"Definisi BUMN dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 memberikan pengertian yang sangat dibatasi. Sehingga, tidak memungkinkan untuk ditafsirkan atau dimaknai berbeda, selain sebagaimana yang telah tersurat dan secara kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan," terang Imam kepada RMco.id, Rabu (26/6).

Berita Terkait : 2019, Ekspor Hasil Perkebunan dan Peternakan Tumbuh di Atas 4 Persen

Perlu diketahui, apabila telah terdapat definisi terkait sesuatu ketentuan, maka peraturan perundang-undangan setelahnya wajib mengikuti definisi yang telah diatur sebelumnya. Terutama, apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak menentukan berbeda dalam ruang lingkup pengaturannya.

Imam menambahkan, terkait adanya ketentuan dalam PP nomor 72 Tahun 2016 yang intinya menyatakan bahwa anak perusahaan yang dulunya berstatus BUMN, diperlakukan sama dalam hal-hal tertentu seperti BUMN, itu tak lantas membuat anak perusahaan BUMN tersebut menjadi BUMN.

"Ketentuan itu tak lantas membuat bentuk anak perusahaan BUMN tersebut menjadi BUMN. Sebab, penekanannya adalah terkait perlakuannya. Jadi, anak perusahaan tersebut diperlakukan sama dalam hal tata kelola. Bukan pada bentuk badan hukumnya. Hal itu berlaku bagi anak perusahaan, yang dulunya berstatus BUMN," jelas Imam.

Berita Terkait : Kementan: Ketimpangan Pendapatan Makin Turun


Ditegaskan, hal itu tidak bertentangan dengan definisi BUMN dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. [HES]

RM Video