Penyusunan Kabinet, JK Tak Recoki Jokowi

Klik untuk perbesar
Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Liputan6)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Wapres Jusuf Kalla menyerahkan urusan Kabinet Kerja Jilid 2 ke Presiden Jokowi. JK yang sudah 10 tahun menduduki RI-2 tidak ingin merecoki, juga tidak ingin ikut cawe-cawe. Namun, mantan Ketum Golkar itu kasih saran agar jatah partai dan profesional di kabinet nanti dibagi rata.

JK berkali-kali menegaskan tak ikut campur dalam urusan komposisi menteri. Namun, dia tak segan memberikan saran, mulai dari komposisi menteri, menteri profesional atau partai, hingga soal permintaan jatah menteri dari partai.

Terkait permintaan menteri oleh partai, JK menilai itu merupakan hal yang wajar. Soalnya, partai memberikan dukungan kepada Jokowi saat Pilpres kemarin. Menurutnya, partai yang dapat kursi di DPR berhak mendapat jatah menteri. Agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, mendapat dukungan di parlemen.

“Kalau mereka tidak ada wakil di kabinet, bagaimana pemerintah mendapat dukungan di DPR dari partai bersangkutan,” kata JK, di kantornya, Jakarta, Rabu (10/7).

Berita Terkait : Soal Menteri, Mega Hormati Jokowi


Menurut JK, partai boleh saja meminta jatah kursi menteri sebanyak-banyaknya. Namun, partai tidak boleh lupa bahwa keputusan pengisian posisi menteri adalah hak prerogatif Presiden. “Keputusan siapa dan berapa, itu kan tergantung perolehan kursi di DPR dan kapasitas yang dibutuhkan, karena harus profesional walaupun jadi menteri,” ujarnya.

Partai mana yang layak mendapat jatah menteri paling banyak? JK menilai tergantung hasil Pileg 2019. Kalau melihat hasil Pileg, menurut JK, PDIP berpotensi paling banyak mendapatkan jatah menteri. Sementara soal polemik menteri profesional atau partai, menurut JK, menteri dari partai juga bisa profesional. Tidak kalah dengan menteri dari kala- ngan profesional.

Meski begitu, dia menilai harus ada komposisi yang pas dari partai dan profesional. Yang ideal adalah dibagi rata, sehingga komposisi kabinet bisa mengakomodasi keinginan politis koalisi, sekaligus menyediakan ahli di pemerintahan.

JK mencontohkan kabinet kerja saat ini. Dari 33 kursi menteri, jumlah menteri yang berasal dari partai politik ada 15 orang. Dari kalangan ahli, ada 19 orang. Maka, kata dia, komposisi kabinet baru Jokowi nanti sebaiknya kurang lebih seperti itu.

Berita Terkait : Kadin Usul Kabinet Baru Jokowi Pro Bisnis

Sementara itu, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengatakan, sejauh ini belum ada ajakan dari Presiden Jokowi dan partai koalisi lainnya untuk berbicara soal pemerintahan ke depan, termasuk soal kabinet. Saat ini, dia sedang fokus menghadapi kongres partainya. “Belum ada berita. Saya nggak tahu, paling juga nanti dikabari,” kata Megawati dalam keterangan tertulisnya, kemarin.


Menurut Mega, urusan pembahasan menteri akan ada waktunya. Saat ini, ia lebih fokus memikirkan kongres partai yang akan berlangsung pada Agustus nanti.

Untuk diketahui, Jokowi punya pekerjaan rumah sebelum dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.Dia harus menyusun kabinet yang akan membantu pemerintahannya di periode kedua nanti.

Sejumlah partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf pun sudah terang-terangan meminta jatah menteri. Gayanya macam-macam. Ada yang malu-malu, ada yang terang-terangan. PKB misalnya, mengawali dengan meminta jatah 10 kursi menteri. Nasdem tak mau kalah. Partai Surya Paloh ini meminta jatah 11 kursi. PPP dan Golkar tak ketinggalan. Kedua partai itu minta masing-masing 9 dan 5 kursi.

Berita Terkait : Jokowi Umumkan Kabinet Secepatnya, Orang Parpol Panas Dingin

Soal permintaan itu, sampai kemarin Jokowi belum memberikan komentar sama sekali. Kepala Staf Presiden Moeldoko sudah menegaskan, Jokowi belum melakukan pembahasan soal menteri.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menduga, Kabinet Kerja Jilid 2 bakal banyak diisi tokoh dari kalangan partai. Tokoh dari kalangan profesional, masih sulit mendapat tempat.


“Kalau saya mengamati wajah kabinet ke depan, tidak jauh beda seperti yang lalu. Sepertinya, kader partai atau orang partai akan lebih mendominasi dibanding kaum profesional,” kata Ujang. [BCG]

RM Video