Koalisi Pemerintah Sudah 62 Persen

Prabowo di Ambang Gigit Jari

Klik untuk perbesar
Prabowo Subianto (kanan) dan para kader Partai Gerindra. (Foto: Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Jokowi sudah cukup senang dengan kekuatan partai koalisi saat ini. Dengan kekuatan 62 persen di parlemen, Jokowi yakin pemerintahan ke depan akan berjalan efektif.

Pernyataan ini dianggap sebagai sinyal Jokowi tak akan menerima partai lain dalam koalisi. Gerindra yang digadang-gadang bakalan merapat ke pemerintah di ambang gigit jari karena tak akan kebagian menteri. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu para pimpinan redaksi media di Istana, Jakarta, kemarin.

Dalam Pemilu Legislatif kemarin, partai pendukung Jokowi berhasil mendapatkan perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen.

“Ini sudah 62 persen lho, mau apa lagi? Kalau ditambah Gerindra 74 persen, tambah Demokrat 80 persenan, sekalian saja tambah PKS dan PAN, maunya begitu,” kata Jokowi.

Menurut dia, angka 62 persen itu lebih besar dibandingkan saat ia menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. “Di DKI 18 persen jalan, di Solo 34 persen dua periode jalan juga, tidak masalah itu,” kata Jokowi.

Berita Terkait : Mendagri: Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Papua Tetap Jalan

Apakah pernyataan ini sebagai sikap final Jokowi menolak dukungan partai lain? Gerindra tak mau mengambil kesimpulan terlalu jauh.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, sikap Gerindra saat ini masih sama dengan yang disampaikan sebelumnya. Yaitu Gerindra akan menawarkan konsep pembangunan untuk membantu pemerintahan Jokowi.

Program yang ditawarkan adalah konsep soal ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan ekonomi. Jika konsep itu diterima, Gerindra siap bekerja sama.

“Ketika konsep diterima, kerja sama bisa dilaksanakan. Kami berharap konsep kami ini dipertimbangkan Pak Jokowi,” Kata Dasco, kemarin.


Namun, jika Jokowi tidak menerima konsep yang ditawarkan Jokowi, Gerindra akan berada di luar pemerintahan.

Berita Terkait : Bersedia Serahkan Lahan, Prabowo Mau Jadi Pahlawan Ibu Kota?

Senada disampaikan Waketum Gerindra Fadli Zon. Kata dia, sampai sekarang Gerindra belum menentukan arah politiknya, mau merapat ke Jokowi atau jadi oposisi. Kata dia, partai sudah memberi mandat soal ini kepada Prabowo.

“Sikap Gerindra berada dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan itu akan disampaikan pada waktunya nanti,” kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Fadli menjelaskan, Gerindra sudah siap dengan dua opsi tadi. Jika bergabung dalam partai pemerintahan, Fadli menegaskan Gerindra akan membantu dan efektif dalam bekerja.

Begitu juga saat menjadi oposisi. Gerindra akan melakukan checks and balances kepada pemerintah dengan memberikan kritik.

“Di dalam ataupun di luar, saya yakin dua-duanya itu mempunyai posisi yang strategis,” ungkapnya.

Berita Terkait : Komisi III Yakin, Pansel Hasilkan Capim KPK Yang Berkualitas

Partai koalisi Jokowi beragam menanggapi. Ketua DPP GolkarAce Hasan Syadzily menyerahkan semua urusan penambahan koalisi dan menteri ke Jokowi. Kata dia, Jokowi yang paling memahami apa yang dibutuhkan oleh pemerintahannya dalam lima tahun ke depan.

Apakah perlu tambahan partai lain atau tidak untuk menjalankan pemerintahan yang efektif di periode selanjutnya.

“Kami memberikan kepercayaan kepada Pak Jokowi untuk mengambil keputusan politik yang tepat,” kata Ace,” kemarin.

Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin menilai, kemungkinan Gerindra merapat ke Jokowi masih fifty- fifty. Bisa saja Gerindra dapat menteri atau sebaliknya, gigit jari.


“PDIP mendukung Gerindra. Tapi kalau Jokowi menolak kehadiran Prabowo, PDIP tak akan bisa berbuat banyak. Prabowo bisa-bisa akan gigit jari,” paparnya. [BCG]