Bilang Menteri Keuangan Menteri Pencetak Utang

Prabowo Menyakitkan

Klik untuk perbesar
Capres 02 Prabowo Subianto (kiri) bersama Cawapresnya, Sandiaga Uno, dalam acara Debat Pilpes 2019 Jilid I di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1). (Foto: Dwi Pambudo/Rakyat Merdeka)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Prabowo Subianto kembali melontarkan pernyataan kontroversial. Capres nomor urut 02 ini menyebut nama jabatan Menteri Keuangan, lebih baik diganti menjadi Menteri Pencetak Utang. Pernyataan itu diprotes. Prabowo menyakiti para pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Prabowo menyatakan hal tersebut saat menghadiri acara Deklarasi Dukungan Slumni Perguruan Tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (25/1) malam. Awalnya, dia menyinggung soal utang pemerintah yang kian menumpuk. Dia menyebut, sebaiknya nama jabatan Menteri Keuangan diganti saja. "Utang menumpuk terus, kalau menurut saya jangan disebut lagi lah ada Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Pencetak Utang," seloroh Prabowo.

Meski tak menyebut nama Sri Mulyani yang merupakan Menteri Keuangan saat ini secara spesifik dalam pidato, tetapi Prabowo berulang kali menyinggung utang Indonesia. "Bangga untuk utang. Yang suruh bayar orang lain," sebutnya.

Namun, Prabowo sadar diri. Dia bilang, dirinya pun tak bisa begitu saja menyelesaikan persoalan utang. "Saya bukan orang sakti yang bisa dengan tongkat 'simsalabim' selesai, tidak bisa. Ibarat penyakit, ini stadium lumayan parah. Utang menumpuk terus," ucapnya.

Berita Terkait : Program Dokter Keliling Prabowo Sandi Disambut Antusias Masyarakat

Dia berjanji, jika terpilih jadi presiden, akan memilih putra putri terbaik bangsa. Terbaik, bukan hanya orang-orang pintar, tetapi juga bersih dan jujur. Dia menegaskan, akan lebih memilih orang yang tak terlalu pintar. Asalkan jujur. "Pinter nanti minterin, keminter, rakyat dibohongi," seloroh Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Nantinya, Prabowo akan memanggil para calon anggota Kabinet Indonesia Adil Makmur bentukannya. Mereka akan disuruh menandatangani surat perjanjian. Isinya, tidak memperkaya diri dan kelompoknya sendiri, serta mengerjakan proyek transparan dan menguntungkan rakyat Indonesia. "Kalau kau tidak bisa tanda tangan itu, kau tidak bisa jadi menteri di kabinet Indonesia Adil Makmur," tegasnya.

Rabu (23/1), Menteri Keuangan Sri Mulyani, memastikan, selama ini pengelolaan utang sebagai instrumen keuangan untuk membiayai anggaran, dilakukan hati-hati dan bertanggung jawab. "Dibicarakan secara transparan. Bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan.

Dengan total utang Rp 4.418,3 triliun, maka rasio utang sebesar 29,98 persen dari total PDB yang berdasarkan data sementara sebesar Rp 14.735,85 triliun. Itu artinya, masih di bawah batas yang ditentukan Undang-Undang Keuangan Negara.

Berita Terkait : Sambut Kedatangan Prabowo, Ribuan Emak-emak Pontianak Senam Dua Jari

Pernyataan Prabowo diprotes Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti. Dia mengecam retorika Prabowo. Ucapan itu mencederai perasaan seluruh jajaran pegawai Kemenkeu. "Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo: "Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang", sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," protes Nufransa seperti dikutip di akun Facebook-nya.

Menurutnya, Kemenkeu adalah institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang. "Jadi, siapa pun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang. Apalagi seorang Calon Presiden," kritik Nufransa.

Dia menjelaskan, utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.

Nufransa menjelaskan soal mekanisme utang, untuk meluruskan persepsi Prabowo. Dijelaskan, pengelolaan dan pengajuan utang dilakukan dengan sangat hati-hati bersama DPR. Kualitas utang dan kesehatan negara, juga mendapat nilai baik berdasarkan standar internasional. Indonesia termasuk dalam kategori Investment Grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P, RNI dan Japan Credit Rating Agency.

Berita Terkait : Nggak Percaya Hasil Survei, Prabowo Bilang Itu Bayaran

Ini membantah ucapan Prabowo yang berkata utang RI sudah berada pada stadium lanjut. "Yang benar adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar," tegas Nufransa. Menurut Nufransa, capres harusnya memberikan informasi kredibel. "Seharusnya, semua Calon Presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat. Bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti rakyatnya," imbaunya. [OKT]

RM Video