Sebut Kata Bocor 12 Kali

Jokowi: Jangan Bikin Resah...

Klik untuk perbesar
Presiden Joko Widodo (Foto: IG Jokowi)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Omongan Prabowo Subianto yang menyebut APBN bocor Rp 500 triliun di-kick balik Presiden Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bilang, jika Prabowo mengetahui ada kebocoran, laporkan saja ke KPK. Jangan asal ngomong. 

Diserang lawan, Jokowi tak lagi diam. Jokowi yang sekarang adalah Jokowi yang sigap merespons setiap serangan. Bahkan, bisa dengan melakukan serangan balik. Minggu (11/2) kemarin  misalnya, Jokowi menepis tudingan Prabowo yang menyatakan ada kebocoran anggaran mencapai Rp 500 triliun di APBN.

"Duitnya gede banget Rp 500 triliun. Laporin ke KPK, bawa bukti-bukti. Bawa fakta-fakta. Jangan asal," kata Jokowi usai menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2019 di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Minggu (10/2). 

Jokowi lantas menyinggung pernyataan Prabowo tahun 2014. Ketika itu, disebut terjadi kebocoran anggaran sebesar Rp 7.200 triliun. Saat ini, kebocoran anggaran disebut 25 persen alias Rp 500 triliun. Menurut Jokowi, bila memang terdapat kebocoran yang disebut mencapai 25 persen dari total APBN tahun lalu, atau sekitar Rp 500 triliun, lagi-lagi dia meminta dilaporkan ke KPK. 

Komentar Jokowi merespons pernyataan Prabowo, yang mengatakan pembangunan Indonesia seharusnya dinikmati seluruh masyarakat. Namun nyatanya, kata Prabowo, anggaran yang disusun pemerintah setiap tahunnya justru bocor dan dikorupsi. Berdasarkan data yang dikantonginya, setidaknya ada kebocoran anggaran. Dari Rp 2.000 triliun APBN, hampir Rp 500 triliun yang bocor.

"Uang ini hilang," kata Prabowo saat berpidato di HUT ke-20 Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (6/2). Prabowo pun bercerita soal buah pikirannya yang dijadikan buku berjudul "Paradoks Indonesia".

"Saya telah menulis dan saya telah mencetak. Saya telah mendistribusikan bukti-bukti, pikiran-pikiran, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan saya, hitam di atas putih. Dalam buku "Paradoks Indonesia". Buku yang sudah 2 tahun beredar itu, sebetulnya rangkuman dari pidato saya selama 10 tahun lebih. Saya selalu minta dibantah. Disanggah kalau saya salah," ujarnya.

Sebenarnya, bukan kali ini saja Prabowo bicara kebocoran anggaran. Di Pilpres 2014, Prabowo pernah dikritik soal penggunaan kata bocor. Pada tiap debat, Prabowo kerap mengeluarkan kata bocor. Dia menyebut adanya kebocoran di bidang ekonomi yang mencapai Rp 7.200 triliun. Di masa kampanye ini, Prabowo masih menggunakan senjata itu. Hampir dalam setiap pidatonya, dia menyinggung kebocoran anggaran. 

Menko Perekonomian Darmin Nasution enggan menanggapi omongan Prabowo. Dia mengaku tak tahu-menahu soal tudingan yang dilemparkan Prabowo, mengenai kebocoran anggaran sekitar Rp 500 triliun. Darmin tak pernah mendengar ada kebocoran anggaran pemerintah sampai sebegitu besarnya. Dengan kisaran Rp 500 triliun, maka kebocoran yang terjadi berarti sekitar 22-25 persen per tahun. 

Darmin pun mengaku tak paham, dari mana sumber data yang digunakan calon presiden dari kubu oposisi. "Saya tidak tahu, itu perkiraan (dia) kali. Tapi ya sudahlah, komentar politisi saya tidak bisa (tanggapi)," kata Darmin di kantornya. 

Terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang siap mengusut dugaan kebocoran anggaran seperti yang disampaikan Prabowo. Hanya saja, KPK perlu menerima laporan secara detil. Apabila ada fakta dan informasi utama terkait kebocoran anggaran tersebut, dapat dikirimkan ke KPK. 

Dia mempersilakan siapa saja untuk melapor kepada KPK, jika mengetahui adanya kebocoran anggaran tersebut. Terkait mekanisme pelaporan, Saut mengatakan pelapor bisa menggunakan fasilitas yang ada. Misalnya, dengan menelepon ke nomor 198. Jika sudah menelepon, KPK memastikan akan melindungi pelapor.

Saut bilang, isu kebocoran anggaran harus dicek secara detil. Pos mana saja yang mengalami kebocoroan. "APBN kan luas, apa saja di mana saja. Gaji pegawai negeri juga APBN. Jadi yang mana dimaksud? Kalau pengadaan barang dan jasa tentu harus detail 5W+1H nya," jelas Saut.

Di lain pihak, Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, M Syafi'i mengatakan, tidak perlu lagi mengungkap data kebocoran anggaran. Pasalnya, Wapres Jusuf Kalla sudah mengakui adanya kebocoran tersebut. "Jadi, kalau dia (JK) secara internal yang duduk sebagai wapres sudah berkomentar seperti itu, saya kira ini tidak perlu data lagi. Sudah menjadi rahasia umum," kata Syafi'i. Syafi’i berharap pemerintah berkomitmen menggunakan anggaran negara seefisien mungkin. Dia ingin anggaran negara tak digunakan untuk pembangunan yang sia-sia. 

Terkait hal ini, Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan, tantangannya Jokowi adalah bagian dari perubahan strategi kampanye. Dari yang awalnya bertahan, kini menjadi menyerang. Tak ada alasan Prabowo mengelak. Cara yang paling elegan membuktikan tuduhan itu, memang melaporkannya kepada KPK. Apakah benar ada dugaan kebocoran sampai Rp 500 triliun atau tidak. "Kubu Prabowo tentu saja dapat melakukannya. Mereka bisa membawa data-data sekaligus melaporkan kasus itu kepada KPK," kata Ray, Minggu (10/2). [BCG]

 

 

 

RM Video