Pemilu Serentak Banyak Mudaratnya

Usulan Pilpres Dan Pileg Dipisah Makin Kencang

Klik untuk perbesar
Pelaksanaan Pemilu di TPS 039, Taman Suropati, Jakarta Selatan, Rabu (17/4). (Foto : KPU RI).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pelaksanaan pemilu serentak antara Pilpres dan Pileg dianggap banyak mudaratnya. Kini, usulan agar pemilu kembali dipisah makin kencang.

Selain membingungkan, Pemilu 2019 juga menelan banyak korban jiwa. Hingga kemarin, tercatat 132 orang meninggal. Rinciannya; 90 dari KPPS, 27 orang dari unsur pengawas, sisanya personel TNI-Polri.

Mayoritas karena kelalahan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, digabungnya Pileg dan Pilpres membuat tugas penyelenggara makin berat.

Berita Terkait : MPR Setuju, Pilpres dan Pileg Dipisah Kembali

Akibatnya banyak petugas KPPS, Bawaslu, hingga TNI-Polri meninggal karena kelelahan. “Itulah yang kita khawatirkan sejak awal.

Bahwa ini pemilu yang terrumit, ternyata ada korbannya baik di kalangan KPPS, juga di kepolisian ada korban,” ujar Kalla, di rumah dinasnya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/4) malam.

Menurutnya, evaluasi menjadi kebutuhan serius terkait Pemilu 2019. Salah satunya, memisahkan kembali Pileg dan Pilpres. Bukan hanya pelaksanaan yang dipisah.

Berita Terkait : Syukur, Tak Ada Yang Mengasingkan Diri

Kata JK, sistem untuk pemilu legislatif juga perlu dirubah. Sistem proporsional terbuka untuk Pileg perlu dikembalikan lagi ke proporsional tertutup. “Pilih partai saja, sehingga tidak terjadi keruwetan menghitung,” usul eks Ketum Golkar ini.

Wakil Ketua Umum TKN Abdul Kadir Karding sepakat, pemilu serentak lebih banyak mudararatnya. Apalagi, pileg yang tidak kalah penting jadi tertutup oleh hingar-bingar pilpres.

Masyarakat pun, diakui Karding makin bingung. Surat suara yang diterima warga cukup banyak. Karena bingung, antrean saat pencoblosan di TPS tambah lama.

Baca Juga : Izinnya Satu, Kreatifnya Banyak

“Ini problem, sehingga sangat sulit kita mengonsolidasi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, misal pilpres dan pileg,” sambung Politisi asal PKB tersebut.


KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, setuju bila Pilpres dan Pilpres dipisah. Komisioner Hasyim Asyari menuturkan, pihaknya sudah melakukan riset evaluasi pemilu.
 Selanjutnya 

RM Video