RMco.id  Rakyat Merdeka - Suara-suara miring soal dinasti politik rupanya tidak mempengaruhi keputusan PDIP menentukan bakal calon kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi. Banteng memutuskan mengusung istri Bupati Banyuwangi Abdullah Azwas Anas, Ipuk Fiestiandani.

Keputusan PDIP menunjuk Ipuk tertuang dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP dengan Nomor 1659/IN/DPP/VII/2020 tertanggal 2 Juli 2020. “Merekomendasikan Ipuk Fiestiandani untuk dijadikan Calon Bupati Kabupaten Banyuwangi  dan Sugirah untuk dijadikan Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi periode 2020-2025 yang diajukan dari PDIP,” demikian bunyi surat tersebut.

Berita Terkait : Meski Ditinggal PKS, Demokrat Tetap Ikut di Pilkada Bengkalis

Ipuk diketahui adalah istri  Bupati Banyuwangi (2015-2020) Abdullah Azwar Anas. Di Pilkada 2020, Anas tidak bisa mencalonkan diri lagi karena sudah dua periode menjabat Bupati Banyuwangi. Sebelumnya, Ipuk Fiestiandani juga telah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Nasdem. Surat sakti diserahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Jawa Timur, Sri Sejakti Sudjunadi, Minggu (22/3).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Banyuwangi I Made Cahyana Negara membenarkan turunnya rekomendasi dari DPP PDIP pusat kepada Ipuk ini. Rekomendasi tersebut bahkan sudah disosialisasikan kepada pengurus dan simpatisan partai. “Hari ini kita rapat internal  untk menyampaian kepada pengurus cabang mengenai rekomendasi dari DPP yang sudah diturunkan ke DPC. Nama Ipuk  Fiestiandani dan Sugirah untuk  calon bupati dan wakil bupati,” ujarnya, kemarin.

Berita Terkait : PDIP Rekomendasikan Istri Bupati Anas Jadi Cabup Banyuwangi

Ditambahkan, DPC PDIP menerima keputusan DPP untuk berjuang memenangkan pasangan Ipuk Fiestiandani sebagai Calon Bupati (Cabup) dan Sugirah sebagai Calon Wakil Bupati (Cawabup) di Pemilihan Bupati (Pilbup) Banyuwangi yang akan  digelar pada 9 Desember 2020. “Kita siap mendukung memenangkan pasangan Ipuk Fiestiandani dan Sugirah,” katanya.

Ketua Bappilu DPD PDIP Jatim Deni Wicaksono juga membenarkan partainya memberi rekomendasi kepada Ipuk. Dia juga menegaskan, seluruh jajaran DPD Jatim harus mulai menjalankan rekomendasi tersebut. “Rekomendasi bersifat mutlak dan mengikat. Semua struktural dan kader harus tegak lurus,” tukasnya.

Baca Juga : DAMRI Siap Angkut Penumpang Dari Epicentrum Walk Kuningan Ke Bandung

Sementara, pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Setia Budi, Harist Hijrah mengatakan, dinasti politik yang berkembang  di daerah-daerah di Tanah Air berpotensi menghambat proses dan iklim demokrasi. “Saya kita politik dinasti tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Justru menghambat iklim demokrasi. Kenapa menghambat? (Karena) kok keluarga-keluarga itu lagi. Apa tidak ada orang lain yang lebih berkualitas,” ujarnya.

Dia mengharapkan, kesadaran masyarakat dapat lebih tinggi lagi dalam menentukan pemimpin yang berkualitas. “Dengan kesadaran itu bisa terpilih pimpinan yang baik, yang care terhadap masyarakatnya dan yang tidak korupsi. Jadi  kuncinya ada pada rakyat, pemilih,” tandasnya. [SSL]