RMco.id  Rakyat Merdeka - Digebernya kembali tahapan Pilkada Kota Solo membuat Bawaslu setempat bergerak lebih cepat untuk menampung pengaduan masyarakat. Di antaranya mendirikan posko  pengaduan masyarakat di tiap kantor Panwaslu Kecamatan.

Ketua Bawaslu Solo Budi Wahyono mengatakan, posko pengaduan masyarakat itu bertujuan untuk mengantisipasi munculnya aduan karena berbagai macam pelanggaran selama tahapan pilkada. Untuk saat ini, terdapat dua tahapan Pilkada Solo yang tengah berlangsung bersamaan yakni verifikasi faktual bakal calon perseorangan dan pencocokan dan penelitian (Coklit) daftar pemilh.

“Kami mendirikan posko aduan terhadap tahapan pelaksanaan (pilkada). Saat ini tahapannya Verifikasi faktual (Verfak) dan Data Pemilihan Pilkada 2020. Posko kita Dirikan di tiap Kantor Panwaslu kecamatan,” ujarnya, kemarin.

Berita Terkait : Buru Koruptor Buru Asetnya

Menurutnya, kemudahan akses masyarakat dalam pengaduan terkait pilkada mutlak diperlukan. Selain untuk memudahkan masyarakat, juga untuk membangun kesadaran publik terhadap dugaan pelanggaran selama perhelatan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. “Posko tersebut nantinya  akan berdiri atau berganti nama sesuai tahapan Pilkada di masing-masing wilayah Kecamatan,” terangnya.

Budi mengatakan, pendirian  posko pengaduan ini merupakan salah satu upaya Bawaslu Solo dalam pelibatan masyarakat dalam pengawasan tahapan pilkada. Ke depannya, pihak pengawas akan terus  mensosialisasikan pentingnya pengawasan publik kepada masyarakat Kota Solo. “Peran serta masyarakat sangat kita harapkan dalam  pengawasan tahapan pilkada,” tandasnya.

Anggota Bawaslu Solo Divisi Pengawasan Muh Muttaqin menambahkan, saat ini pihaknya memang tengah fokus pada pengawasan verifikasi faktual Bacaper Bagio Wahyono-FX Supardjo (BAJO) hingga 11 Juli mendatang. Dia menyebutkan, dengan  adanya posko tersebut akan memudahkan pengawasan dalam tahapan kali ini.

Berita Terkait : Golkar Tangerang Diminta Ikut Bantu Golkar Tangsel

“Kita pastikan verfak ini berjalan sesuai mekanisme yang ditentukan. Selain itu pemilihan personel  PPDP harus dilakukan secara terbuka dan merupakan sumber daya manusia yang tidak terlibat dalam partai politik mana pun,” ujarnya.

Sementara, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Heru Cahyono menjelaskan, dari pemetaannya, tahapan proses verfak calon perseorangan pada Pilkada 2020 di Jawa Tengah (Jateng) memang rawan sengketa. Sehingga, kegiatan pengawasan ditahapan ini sangat penting. “Tahapan verifikasi faktual calon perseorangan rawan terjadi sengketa sehingga jajaran Bawaslu di kabupaten/kota harus siap menangani,” ucapnya.

Dijelaskan, pada dasarnya sengketa dibedakan menjadi dua macam yakni sengketa ‘antar’ dan ‘antara’. Sengketa  ‘antar’ terjadi peserta dengan peserta, sedangkan ‘antara’ terjadi  peserta dengan penyelenggara. Pada tahapan verifikasi faktual yang bakal terjadi yakni sengketa ‘antara’. Yakni calon  perseorangan dengan penyelenggara yakni KPU. Karena  itu, petugas KPU juga harus memahami aturan main yang  berlaku saat proses ini. [SSL]