RMco.id  Rakyat Merdeka - Terkait Pilkada di era Corona, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berani beda dengan Presiden Jokowi. Dia menyarankan, pemerintah menunda Pilkada serentak yang akan digelar Desember mendatang jika kasus Corona terus meningkat. Padahal, Jokowi sudah menegaskan tak ada penundaan Pilkada. 

Bamsoet mengingatkan, saat ini kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas bersama. “Kemendagri dan KPU jangan memaksakan Pilkada dilaksanakan tahun ini apabila situasi cukup riskan,” ujarnya, kemarin. 

Berita Terkait : Bamsoet: Peran TNI Dibutuhkan Hadapi Resesi dan Pandemi Covid-19

Bamsoet menyebut, 45 kabupaten/ kota yang melaksanakan Pilkada, masuk dalam zona merah. Politisi Golkar ini meminta pemerintah dan Tim Satuan Tugas Covid-19 terus memantau kondisi 45 daerah tersebut. Hal ini, demi menghindari terbentuknya klaster Corona di Pilkada. 

Selain itu, dia menilai, perlu ada evaluasi terhadap perkembangan tahapan Pilkada yang sudah dilaksanakan. Soalnya, banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan pada masa proses tahapan Pilkada. 

Berita Terkait : SBY Tak Nyerang Jokowi

Menanggapi usulan itu, Ketua KPU, Arief Budiman mengatakan, komisinya tidak bisa memutuskan penundaan Pilkada. Perlu adanya pembahasan dengan pemerintah dan DPR. “Kan bukan hanya KPU yang nanti akan terlibat dalam proses penentuan penundaan,” ujar Arief usai menggelar simulasi pemungutan suara di Cilenggang, Serpong, Tangsel, kemarin. 

Sementara pemerintah lewat Menko Polhukam, Mahfud MD memastikan, Pilkada serentak bakal tetap digelar Desember mendatang. Menurut dia, tidak ada alasan yang cukup untuk menunda pesta demokrasi lima tahunan itu. “Kalau alasannya pandemi, lalu apakah tidak ada pemerintahan kalau pandemi? Apakah semuanya sembunyi?” tanya Mahfud. 

Berita Terkait : Bamsoet: Jaga Kesehatan Masyarakat dan Demokrasi Sama Pentingnya

Menurut eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, meski dalam pandemi Corona, pemerintahan harus terus berjalan. Jika pemerintahan tidak segera diganti menurut agenda konstitusional, maka akan terjadi masalah. “Nunggu habis pandemi? Enggak ada yang tahu kapan selesai,” imbuhnya. 

Yang penting, kata Mahfud, Pilkada digelar dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan tentu, mengusahakan demokrasi berkualitas, tanpa korupsi. 
 Selanjutnya