RMco.id  Rakyat Merdeka - Mantan Komisioner KPU Ferry Kurnia menanggapi penolakan terhadap pasangan calon petahana Bahrain-Muchlis pada Pilkada Halmahera Selatan (Halsel) tanpa berita acara yang dilakukan oleh KPUD Halsel. Ia menilai KPUD teledor jika paslon tersebut telah memenuhi syarat pendaftaran.

“Kalau memang seperti itu (menolak paslon tanpa berita acara) juga harus dilihat ke KPU-nya, bisa jadi KPU teledor,” ujar Ferry Kurnia saat dihubungi, Minggu (13/9).

Menurutnya, syarat pencalonan pemimpin Kepala Daerah dilihat dari beberapa hal, salah satunya terkait syarat calon peserta Pilkada. Jika pasangan calon telah memenuhi syarat seperti memiliki identitas KTP, Ijazah dan syarat lainnya tentu telah memenuhi prosedur. Begitu juga dengan pemenuhan syarat lainnya.

Berita Terkait : Berkas Pendaftaran Bahrain-Muchlis Ditolak, KPU Dan Bawaslu Didesak Lakukan Investigasi

Ketika setiap paslon tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh KPU maka yang bersangkutan melanggar prosedur. Begitu juga sebaliknya, jika paslon telah memenuhi syarat pendaftaran namun ditolak, hal tersebut yang menurutnya patut dipertanyakan.

Lebih lanjut, Ferry menilai penolakan terhadap salah satu paslon tanpa berita acara dapat disengketakan ke Bawaslu

”Pasangan calon yang ini coba sengketakan saja ke Bawaslu, sesuai nggak dengan standar yang ada” katanya.

Baca Juga : Melalui FGD, Fadel Gali Pandangan Akademisi dan Birokrat Soal Haluan Negara

Baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu, menurut Ferry, keduanya harus mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan. 

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, paslon petahana Bahrain-Muchlis telah mengajukan gugatan ke Bawaslu.

Menurut Ferry, jika hasil sengketa ke Bawaslu ditemukan adanya sikap ketidaknetralan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu di Pilkada Halsel, pihak paslon dapat mengajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca Juga : PBB: Myanmar Hapus Desa-desa Rohingya dari Peta

Selain itu, lanjut dia, paslon Bahrain-Muchlis bisa mencalonkan diri sebagai peserta Pilkada Halsel jika memenangkan gugatan di Bawaslu, kendati masa pendaftaran telah ditutup pada 6 September 2020. [KAL]