RMco.id  Rakyat Merdeka - Sebanyak 92 persen calon kepala daerah (cakada) dibiayai cukong. Buntutnya, terjadi korupsi kebijakan.

Begitu pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam diskusi bertema “Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi” yang disiarkan melalui kanal YouTube resmi Pusako FH Unand, Jumat (11/9).

“Calon-calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih itu melahirkan korupsi kebijakan,” katanya. Mahfud memang tak menunjuk langsung Pilkada Serentak yang akan digelar tahun ini.

Seperti diketahui, perhelatan yang akan digelar Rabu, 9 Desember 2020 diikuti sembilan provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

Ditegaskan Mahfud, korupsi kebijakan lebih berbahaya dari korupsi uang. Banyak peraturan yang tumpang tindih akibat korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan berbentuk lisensi penguasaan hutan dan tambang.

Warganet tidak kaget dengan banyaknya cukong yang membiayai pilkada. Bahkan, menurut @Okilukman69, untuk aksi demonstrasi saja ada sponsor yang membiayai.

Berita Terkait : Pilkada, Ajang Golkar Panaskan Mesin Partai

“Aaah..., jangankan Pilkada, yang suka pada demo-demo aja ada cukongnya,” katanya. Reza S Nugroho menimpali.

Dia bilang, ketika konglomerat sudah turun gunung mencoba intervensi terang-terangan kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, maka teranglah kebijakan itu akan diarahkan ke mana.

”Kita jadi paham siapa di-back up sama siapa,” tuturnya. Muhammad Said Didu mengucapkan terima kasih atas informasi yang disampaikan Mahfud.

Apalagi, data Mahfud menyebut angka 92 persen calon dalam pilkada dibiayai oleh cukong. “Kami berharap menyelamatkan NKRI dari siklus cengkaraman cukong. Hentikan siklus: Dari rakyat - oleh parpol - untuk cukong,” pinta msaid_didu.

“Rakyat terus aja dibodohi oleh para cukong di balik pemilu/pilkada. Mau sampe kapan?” tanya Dewiputrinew. “Apa tanpa cukong ini gak bisa jadi kepala daerah pak @mohmahfudmd,” tanya Krutoi494 sambil mention Mahfud.

Aistah Wannabe bertanya. “Terus rencana Pak @mohmahfudmd apa setelah tahu banyak pilkada yang dibiayai cukong ?” tanya dia. Lamba Waras juga bertanya.

Baca Juga : Ingat, Perusahaan Pelanggar PSBB Terancam Ditutup

Kata dia, lantas apa tujuan pilkada kalau pemimpinnya sudah dipilih cukong. Apalagi, pilkada digelar di saat pandemi Corona yang bisa merengut nyawa siapa saja.

“Kalau nyawa melayang saat nyoblos karena terkena Corona, rakyat dapat apa? Paling cuman dapat ucapan kasian,” kata Abu_waras, geram.

Menurut Kusman Sadik, statemen Mahfud semakin memperkuat fakta bahwa politik di negeri ini sangat suram. Para pemimpin yang terpilih tentulah ‘mengabdi’ kepada para cukong yang memodalinya.

“Jadi mereka bukan bekerja demi rakyat, namun sejatinya demi cukong. Inilah kelamnya politik kapitalisme,”! kritik Kusmansadik.

Sapto Pituduh meminta warga memilih pemimpin yang tidak didukung pengusaha dan cukong dalam Pilkada. “Semoga amanah,” harap dia. Robby Patria Hidayat mengatakan, agak rumit pilkada tanpa adanya cukong.

Apalagi, kekayaan calon kepala daerah yang dilaporkan ke LHKPN sedikit. “Tapi mereka bisa membiayai tim sukses, mengumpulkan massa dan biaya lainnya,” kata dia.

Baca Juga : Terawan Tidak Menawan

Avocado Juice mengusulkan agar pilkada dibiayai negara. Bahkan, dia juga mengusulkan, pimpinan daerah ditunjuk langsung. “Setelah melewati seleksi oleh tim ahli, pakar,” ujar Setsilvers.

Pergulatan Patriot meminta masyarakat di daerah pilkada membuat kontrak politik dan pakta integritas dengan pasangan calon pilkada.

Isi kontrak dan pakta integritas itu, kata dia, setiap calon pemimpin daerah tidak boleh berkomplot dengan cukong dan membantu mereka. “Tapi fokus kerja untuk rakyat,” tegas @Resof85. [TIF]