RMco.id  Rakyat Merdeka - Tahapan pilkada diusulkan diperpendek untuk meminimalisir potensi penularan Covid-19. Ini jalan keluar yang paling baik bila pemerintah tetap ingin menggelar pilkada pada tahun ini.

Dosen Ilmu Politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Ahmad Atang mengatakan, gelaran pilkada tahun ini ibarat buah simalakama.

Di satu sisi, tidak ada yang bisa menjamin kapan Covid-19 akan berakhir sehingga nasib pilkada menjadi tidak menentu bila terus ditunda.

Berita Terkait : Bamsoet Pilih Berani Beda Dengan Jokowi

Di sisi lain, tidak ada yang bisa menjamin bahwa pelaksanaan pilkada akan membebaskan masyarakat dari ancaman Covid-19.

“Artinya wacana penundaan pilkada perlu dikaji untuk memastikan keselamatan masyarakat,”ujarnya, kemarin.

Menurutnya, solusi atau jalan keluar yang bisa dipikirkan pemerintah memangkas waktu tahapan pilkada.

Berita Terkait : KPU Pengen 2 Daerah Yang Gelar Pilkada Terapkan Sirekap

Dengan memangkas waktu tahapan pilkada, sebut dia, maka Pilkada 2020 tetap bisa digelar tahun ini dan interaksi sosial yang berpotensi jadi ruang penularan Covid-19 bisa diminimalisir.

“Proses dan tahapan pilkada bisa diperpendek menjadi pilihan dalam situasi emergensi saat ini,” usulnya.

Menurutnya pemerintah, KPU dan DPR masih memiliki waktu dua bulan untuk memikirkan usulan ini. Jangan waktu tersebut terbilang cukup bila fokusnya adalah kesehatan masyarakat.

Berita Terkait : Perludem Sesalkan Ada Parpol Dukung Mantan Napi Korupsi di Pilkada

“Masih punya waktu dua bulan sambil memantau penyebaran Covid-19 dan merumuskan langkah antisipasi jika memang pilkada tetap jalan pada Desember mendatang,” ujarnya.
 Selanjutnya