RMco.id  Rakyat Merdeka - Partai Golkar ingin Pilkada 2020 terwujud secara demokratis dan aman dari Covid1-9. Demikian disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena. Dia ingin meyakinkan publik bahwa penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi bisa berjalan baik.

Melki juga berpendapat, jika KPU, dan pemerintah sangat fokus dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, akan terwujud perasaan aman. Selanjutnya, diharapkan partisipasi pemilih tetap baik. “Partai Golkar akan menjadi partai terdepan dalam penerapan protokol kesehatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 dalam Pilkada 2020,” ucap Melki, Rabu (16/9).

Berita Terkait : Ara Sirait: Untuk Kepentingan Kesehatan Rakyat, Revisi UU Pilkada atau Keluarkan Perppu

Untuk itu, Melki meminta perlu adanya persiapan yang baik agar Pilkada 2020 tidak menciptakan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Ia menyatakan, penerapan protokol kesehatan harus betul-betul menjadi sebuah kebiasaan baru dalam setiap tahapan di pilkada sehingga nantinya tidak menimbulkan klaster baru atau gelombang baru Covid.

“Penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik, dan kandidat peserta pilkada, serta masyarakat sipil, sudah harus berkoordinasi secara kolektif untuk mengantisipasi potensi permasalahan kesehatan yang akan terjadi,” ungkap Melki.

Berita Terkait : Sambut Pilkada, Semua Jagoan Golkar Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Dia mengakui, dalam pelaksanaan pendaftaran Pilkada 2020, sempat ada beberapa persoalan yang muncul. Namun, saat ini Kemendagri juga sudah melayangkan teguran kepada 72 bacalon petahana. Sanksi tegas harus diberikan jika ada planggaran.

Berdasarkan Undang-Undang 23/2014 tentang Pemda, akan dipersiapkan pengaturan sanksi bagi kepala daerah yang terpilih namun didapati ada pelanggaran protokol kesehatan saat tahapan pilkada berlangsung. Pertama, penundaan pelantikan selama 6 bulan bagi kepala daerah pemenang yang melakukan pelanggaran pilkada. Kedua, disiapkan Penjabat sementara (Pjs) kepala daerah langsung dari pusat. “Kesetaraan kompetisi antarkandidat, pemenuhan hak pilih dan penyelenggaraan pemilu dengan protokol kesehatan yang ketat harus kita jaga dengan seimbang,” kata Melki.

Berita Terkait : Batasi Kerumunan, Peserta Kampanye Kudu Lebih Kreatif

Pelaksanaan Pemilu di Korsel yang sukses dalam kondisi pandemi pada 15 April 2020 bisa menjadi rujukan. Kala itu, tahapan pemilu di Korsel sudah dimulai sejak Januari-Maret, ketika puncak pandemi di sana. Korsel bisa menjadi rujukan untuk Pilkada 2020 di Indonesia untuk melakukan sejumlah langkah pencegahan agar tidak muncul klaster baru.

Melki menyatakan, sudah menjadi tugas bersama semua pihak untuk menyingkirkan keraguan publik bahwa penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi akan mejadi ancaman. “Partai Golkar akan yang menjadi bagian dalam upaya penanggulangan Covid-19 terutama di masa pilkada ini, sehingga kita bisa menjadi teladan yang baik bagi iklim perpolitikan di Indonesia,” pungkasnya. [USU/TIM]