RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyebutkan ada dua hal akan menjadi titik berat dalam menjaga Pilkada 2020 supaya ramah terhadap anak. 

Menurut Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Nahar, pertama, memastikan proses Pilkada 2020 tidak menjadi klaster penyebaran baru Covid-19. 

Kedua, bagaimana seluruh pihak memperhatikan pendidikan politik. Para kader partai politik, maupun calon maju dalam pilkada harus ramah anak. Serta mencegah munculnya kejadian seperti bias mengancam jiwa dan perkembangan anak. 

Berita Terkait : Parpol Jangan Cuma Kejar Kemenangan Dong

“Tentu ini menjadi komitmen kita bersama untuk selalu menjaga bahwa dalam setiap tahapan pemilu ini benar-benar didesain ramah anak,” ujar Nahar dalam acara Sosialisasi Surat Edaran Bersama Pilkada Ramah Anak, kemarin. 

Sebelumnya diberitakan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan mengapresiasi ditandatanganinya Surat Edaran Bersama (SEB) tentang perlindungan anak dari kegiatan kampanye politik pada Pilkada Serentak 2020. 

Sebab, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur secara lugas bahwa anak-anak dilarang dilibatkan dalam kampanye politik. 

Berita Terkait : Wanita Hamil Selamatkan Suaminya Dari Serangan Hiu

“Dalam Undang-Undang Pilkada, kita tidak menemukan norma eksplisit yang menyebut adanya larangan pelibatan anak atau orang tak punya hak pilih,” kata Abhan dalam acara penandatanganan SEB tersebut di Kantor Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan (PPPA), Jakarta, Jumat (11/9). 

Ketiadaan norma yang melarang anak terlibat dalam kampanye politik itu sebenarnya sangat disayangkan. Padahal, Abhan menyebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah mengatur tentang hal tersebut. 

Dengan adanya SEB ini, maka penindakan terhadap mereka yang masih melibatkan anak dalam kampanye politik akan semakin jelas. [EDY]