Sebelumnya 
Sanksi yang diberikan, tutur Wawan, yaitu sanksi kode etik, berupa pernyataan secara tertutup dan pernyataan terbuka serta penundaan kenaikan pangkat. 

Kaitan ketidak netralan dalam Pilkada, menurut Wawan, sejak awal pihaknya telah melakukan sosialisasi, baik melalui surat edaran maupun melalui media sosial serta media masa baik cetak maupun elektronik.

Berita Terkait : Manager Persib Dukung Calon Bupati Nia Di Pilkada Bandung

"Dan sosialisasi itu akan terus dilakukan sampai pada 9 Desember 2020. Pelanggaran yang ditemukan berkaitan netralitas, itu lebih ke arah kurang pemahaman kaitan boleh atau tidak boleh dilakukan seorang ASN, khususnya dalam media sosial," ucapnya.

Wawan mengimbau, agar seluruh ASN bdapat menjaga netralitas dalam Pilkadà Kabupaten Bandung. Terutama ASN harus bijak dalam menggunakan media sosial.

Berita Terkait : Dituduh Tak Netral, ASN Minta Bawaslu Klarifikasi Di Media

"Mengacungkan jempol saja bisa kena sanksi," ujar Wawan.  

Sebelumnya Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Januar Solehudin mengatakan, dalam Pilkada ini, pihaknya sudah menemukan sembilan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN.

Baca Juga : Jangan Ada Suara Tersumbat

Dari sembilan itu, empat sudah ada keputusan. Antara lain tiga ASN di lingkungan Pemkab Bandung dan satu lagi ASN Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. [DR]