RMco.id  Rakyat Merdeka - Pilkada Kota Makassar tahun ini diprediksi bakal sengit. Yang jadi sorotan adalah duel antara Munafri Arifuddin (Appi) yang juga keponakan Jusuf Kalla (JK), dengan Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.

Seperti diketahui, pada Pilkada Kota Makassar 2018 terjadi persaingan sengit dan penuh drama antara dua kandidat yakni Appi dan Danny Pomanto. Saat itu, Appi berpasangan dengan Andi Rahmatika Dewi, menjadi satu-satunya pasangan yang lolos. Sedangkan, Danny Pomanto yang berpasangan dengan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham gagal maju karena didis¬kualifikasi¬. Pasangan Appi-Andi Rahmatika akhirnya melawan kotak kosong. Hasilnya, kotak kosong menang. 

Nah, di Pilkada Kota Makassar tahun ini, ada 4 pasangan calon (paslon) akan bertarung. Pertama, Appi-Abdul Rahman Bando (Rahman), diusung Demokrat, PPP, PSI dan Perindo. Di ajang kali ini, paslon Appi-Rahman harus bekerja keras karena barisan partai politik besar mendukung pasangan lain. Meski demikian, popularitas Appi perlu diperhitungkan karena masih ada kekerabatan dengan eks Wapres Jusuf Kalla. Ini jadi modal Appi. 

Baca Juga : Maulana Rumi: Manusia Lintas Masa

Kedua, paslon Mohammad Ramdhan Pomanto (Danny)-Fatmawati Rusdi (Fatma) didukung Nasdem, PBB, Gerindra, dan Gelora. Bagi masyarakat Kota Makassar, Pomanto tidak asing karena pernah menjabat Wali Kota Makassar periode 2014-2019. Dalam kurun lima tahun itu, pencapaian Pomanto terbilang gemilang karena berhasil membawa 178 penghargaan bagi Kota Makassar. Kegagalan Pomanto turut berkompetisi di Pilkada 2018 yang sarat kontroversi itu tentu menjadi motivasi tersendiri untuk memenangi pemilihan kali ini. 

Ketiga, paslon Syamsu Rizal (Deng Ical)-Fadli Ananda (Fadli), diusung PDIP, PKB dan Hanura, ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Deng Ical yang pernah menjabat Wakil Wali Kota Makassar (2014-2019) tentu tidak asing bagi warga Makassar. Paslon ini mengenalkan diri dengan akronim “Dilan” yang familiar di telinga kaum muda dan sasaran paslon ini adalah para pemilih milenial. 

Keempat, paslon Irman Yasin Limpo-Zunnun Nurdin. Paslon ini dapat mencuri perhatian pada pemilihan kali ini. Pasalnya, Irman sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). Modal sosial dimiliki Irman terbilang kuat karena masih bersaudara dengan mantan Gubernur Sulsel yang saat ini menjabat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Pasangan Irman Yasin Limpo-Zunnun diusung Golkar, PAN, PKS dan Berkarya. Barangkali, hanya paslon ini didukung kekuatan partai hampir merata. Baik Golkar, PAN, dan PKS, masing-masing berhasil meraih 5 kursi dari Pileg 2019. Artinya, paslon ini dapat mengandalkan mobilisasi dukungan pemilih dengan mengandalkan tim sukses dari partai pendukungnya. 

Baca Juga : RUU Cipta Kerja Jamin Kepastian Sertifikasi Halal

Ketua KPUD Kota Makassar Farid Wajdi mengaku telah menetapkan 4 pasangan calon sebagai peserta Pilkada Kota Makassar. Penetapan paslon dilakukan dalam rapat pleno, kemarin. “Kini kata bakal calon akan kita hilangkan menuju tahapan baru, yaitu calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar,” ujarnya. 

Peringkat 3 Kerawanan 

Bawaslu Sulawesi Selatan (Sulsel) akan memberi perhatian khusus pada Pilkada Kota Makassar. Pasalnya, Bawaslu telah menempatkan Pilkada Kota Makassar di peringkat 3 se-Indonesia sebagai pilkada dengan kerawanan tertinggi. 

Baca Juga : Bawaslu Minta Polri Bantu Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Komisioner Bawaslu Sulsel Asri Yusuf mengatakan, berdasarkan Indek Kerawanan Pemilu (IKP) terbaru, tingkat kerawanan Pilkada Kota Makassar kini memperoleh poin 65,12. Poin tersebut menempatkan Pilkada Kota Makassar di peringkat ketiga setelah Pilkada Sungai Penuh (80,1) dan Manokwari (79,35) sebagai pilkada dengan kerawanan tertinggi. “Ini kita pastikan dan kemudian jadi acuan untuk menentukan arah bagaimana kita memberikan atensi terhadap terselenggaranya pemilu bebas adil,” ujarnya, kemarin. 

Menurutnya, untuk menciptakan pemilu bebas dan adil, maka dua syarat utama harus dipenuhi. Pertama, tingkat partisipasi pemilih baik. Asri berharap, pemilih di Kota Makassar dapat menggunakan hak politiknya pada 9 Desember mendatang. Syarat kedua, sambung dia, KPU selaku penyelenggara pemilu harus lepas dari intervensi politik. 

“Ini orientasi kita terutama pada penyelenggara pemilu, harus berlaku adil. Penyelenggara pemilu lepas dari intervensi kekuasaan dan kekuatan apapun. Dengan indeks kerawanan tinggi, kami memberikan perhatian khusus,” terangnya. [SSL]