RMco.id  Rakyat Merdeka - Pilkada serentak yang diputuskan tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020 adalah kompromi terbaik untuk menjamin demokrasi dan legitimasi pemimpin daerah tetap terjaga.

Setiap pihak harus memastikan bahwa protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 dilaksanakan secara disiplin dengan sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran yang terjadi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Junimart Girsang, pakar hukum yang juga menjabat sebagai anggota Komisi II DPR RI.

Berita Terkait : Protokol Kesehatan Kunci Sukses Pilkada 2020

Menurutnya, di tengah pandemi yang masih meluas, kesehatan dan keselamatan masyarakat serta para pelaksana pilkada tentu harus menjadi prioritas.

Namun, kata Junimart, kekosongan kepemimpinan pada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota juga sangat berbahaya bagi kelangsungan roda pemerintahan itu sendiri.

“Apalagi tidak ada jaminan sampai kapan pandemi Covid-19 akan berakhir,” kata Junimart dalam akun instagramnya @junimart_girsang seperti dikutip, Jumat (25/9/2020).

Baca Juga : PKS Ganti Presiden, Syaikhu Geser Sohibul Iman

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 21 September 2020, juga telah memutuskan bahwa Peraturan KPU (PKPU) No. 10/2020 harus direvisi, khususnya menyangkut penerapan prokes Covid-19 secara ketat berikut sanksi-sanksinya.

Revisi PKPU 10/2020 harus mencantumkan pasal yang melarang pertemuan dengan melibatkan massa lebih dari 50 orang.

Setiap peserta yang terlibat dalam kegiatan pilkada wajib memakai masker standar prokes. PKPU revisi juga harus mensyaratkan kampanye melalui media daring dan menambah TPS dan menyiapkan TPS  "khusus" dan APD kepada pemilih yang diindikasikan terpapar tetapi mempunyai hak memilih.

Baca Juga : Selama PSBB, Satpol PP Jaktim Tindak 6.243 Orang Pelanggar Protokol Kesehatan

Komisi II DPR juga meminta Mendagri dan para penyelenggara Pemilu untuk melakukan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap setiap pelanggaran prokes Covid-19.

Ini untuk menjamin setiap tahapan Pilkada dapat berjalan tanpa hambatan hingga proses penghitungan suara.

“Disiplin menjalankan Prokes Covid-19 adalah kebutuhan kita saat ini. Bukan hanya untuk pilkada, namun juga untuk memastikan bahwa kita semua akan selamat dan sehat keluar dari Pandemi ini serta bangkit lagi menjaga keutuhan NKRI,” pungkas Junimart. [JAR]