RMco.id  Rakyat Merdeka - Gerakan kelompok masyarakat yang menginginkan agar Pilkada Serentak 9 Desember, 2020, ditunda bermunculan. Mereka beranggapan pemilihan kepada daerah itu akan memunculkan klaster baru Covid-19 di Tanah Air.

Namun berdasarkan kesepakatan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), Pemerintah telah membuat keputusan untuk terus melaksanakan Pilkada 2020.

Berita Terkait : 24 Calon Tunggal Berjaya, Kotak Kosong Melompong

Ada banyak pertimbangan mengapa pesta demokrasi ini harus digelar pada saat Pandemi Covid-19. Salah satunya adalah kepastian kepemimpinan pada tahun depan yang dianggap genting. “Jika Pilkada ditunda lagi untuk menunggu pandemi Covid-19 berakhir, kita tidak tahu sampai kapan pandemi itu akan berakhir. Sebagaimana prediksi para epidemolog dari berbagai negara tahun depan belum tentu berakhir,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar, sekaligus anggota DPR Komisi VII Fraksi Partai Golkar Maman Abdurahman.

Maman mengatakan Pilkada 2020 tetap bisa berlangsung dengan aman selama pandemi Covid-19. “Kuncinya adalah kedisiplinan protokol kesehatan. Apalagi sudah ada PKPU revisi yang mengatur tentang bagaimana kampanye dan proses pemilihan nanti dilakukan,” tambah Maman.

Berita Terkait : Ketua KPU Sebut Tak Ada Tekanan Saat Pilkada 2020

Maman menambahkan jumlah penambahan kasus pasien Covid-19 tidak berhubungan langsung dengan Pilkada. Buktinya di daerah yang tidak menggelar agenda Pilkada, kasus penambahan tetap terjadi. “Naik atau tidaknya kasus positif Covid, itu karena kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. Lha DKI saja, tidak ada Pilkada, tapi juga terdapat kenaikan pasien Covid. Jadi sekali lagi kuncinya adalah protokol kesehatan,” ucap Maman.
 Selanjutnya