RMco.id  Rakyat Merdeka - Netizen meminta pemerintah tegas menindak calon kepala daerah (cakada) yang nakal dan mengabaikan protokol kesehatan saat tahapan Pilkada 2020. Jangan cuma kasih sanksi pidana, tapi juga sanksi sosial.

Poliklitik mengunggah meme yang mengilustrasikan polisi yang tidak berdaya menghentikan konser dangdut di acara khitanan anak pejabat.

“Konser dangdut - wong chilique yang sering kena popor saat aksi, dilarang komentar. Hahaha,” ujar poliklitik dalam caption. “Hajatan dilarang, konser dangdut dan kerumunan massa pilkada jalan terus. Kasihan tenaga medis, kecapekan. Kalau mereka mogok apa jadinya nasib pasien,” kata Jetsilvers.

Syahganda mengutuk diskriminasi penanganan Covid-19. Kata dia, orang-orang berkumpul dan unjuk rasa rakyat petani disingkirkan. Tapi, pesta dangdut pilkada amanaman saja.

Berita Terkait : Selesaikan Pandemi, Menteri Sandi Ajak Insan Pariwisata Ikut Vaksinasi

“Semoga rakyat terus tanpa lelah bergerak demi perjuangan keadilan sosial,” harapnya.

“Di pinggiran jalan dibubarin, orang jualan dibubarin, dll. Konser dangdut pejabat gada yang bubarin, bergerombol daftar pilkada, gada yang bubarin, dan pilkada tetep dilanjutin.

Doaku menyertaimu dok,” tutur Soniijulianto. Kepooooooooo00 meminta calon kepala daerah tidak nekat menggelar konser dangdut.

“Apa belum cukup puas dengan melonjaknya kasus positif Covid-19? Saya kira, kalo mau mencuri hati rakyat bisa lewat kampanye aksi nyata secara online, nggak usah ngundangngundang warga segala,” ujarnya.

Berita Terkait : Saat Masyarakat Bosan Dan Abaikan Protokol Kesehatan

Mhardk mempertanyakan ketegasan pemerintah menindak penyelenggara pilkada yang melakukan kesalahan. Dia bertanya kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

“Jika penyelenggara konser dangdut bisa dipidanakan, apakah penyelenggara pilkada di masa pandemi juga bisa dituntut hal yang sama pak?,” katanya.

“Nekat menyelenggarakan konser dangdut yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Virus Corona (Covid-19).

Hal ini DarkAncora mengusulkan pemerintah menerapkan juga sanksi sosial dan sanksi administrasi bagi calon kepala daerah yang nakal.

Berita Terkait : Penerapan Sanksi Sosial (3)

“Abai akan sesuatu yang menjadi keprihatinan bersama, menurut saya adalah salah satu bentuk ketidakpedulian akan nasib orang banyak,” ujarnya.
 Selanjutnya