RMco.id  Rakyat Merdeka - Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, Agus Hasby Noor, membeberkan, jumlah maksimal dana kampanye pada Pilkada Kabupaten Bandung, sebesar Rp 25 miliar. 

Besarnya jumlah tersebut, kata dia, dikarenakan jumlah pemilihnya yang juga cukup besar, wilayahnya cukup luas dan juga ada pertimbangan lain dari setiap pasangan calon, terkait dengan penggunaan dana kampanye.

"Proporsi penggunaan dana tersebut diserahkan pada masing-masing pasangan calon," tutur Agus Hasby Noor, kepada wartawan, di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (29/9/2020). 

Berita Terkait : Di Posko Pemenangan Calon, KPU Bandung Sosialisasikan 465 Juknis Kampanye

Tapi, lanjut Agus Hasby, ada beberapa item, khusus untuk bahan kampanye ataupun alat peraga kampanye, itu ada batasan-batasannya dalam PKPU.

"Misalnya, bahan kampanye tambahan, ukurannya tidak boleh melebihi apa yang sudah difasilitasi KPU. Kemudian ada bahan kampanye diluar yang sudah difasilitasi oleh KPU, seperti pembuatan kaos, alat makan dan sebagainya, itu per itemnya tidak boleh melebihi Rp60 ribu," tutur Hasby.

Dia juga menyampaikan, jumlah dana awal kampanye yang disetorkan oleh pasangan calon itu bervarias. Dari mulai Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta.

Berita Terkait : Diterpa Isu Gender, Yena Pede Bakal Tetap Kantongi Dukungan Masyarakat

Dana tersebut lebih digunakan untuk pembukaan rekening.  "Sehingga, data-data yang lain tidak ada. Nanti barangkali di tahap yang kedua, di laporan penerimaan sumbangan dana kampanye yaitu, pada 25 September 2020 untuk pembukuannya sampai 30 Oktober 2020. Itu akan terlihat total sumbangan dari masyarakat," ujar Agus Hasby.

Terkait pengecekan rekening dana kampanye tersebut, kata Hasby, KPU tidak memiliki kewenangan. Karena, hal tersebut merupakan hak yang dimiliki pasangan calon.

Akan tetapi, pihaknya menerima laporan dan akan disampaikan ke kantor akuntan publik.

Berita Terkait : Moeldoko Dan Ganjar Usul Kampanye Lewat Media Massa

"Nanti apa yang dilaporkan dan sebagainya itu tentu akan diaudit. Kan salah satu persyaratannya harus menyertakan rekening koran atau data transaksi di rekening tersebut. Jadi, KPU nggak bisa ngecek rekening masing-masing pasangan calon. Kita sifatnya menerima yang dilaporkan," jelas Hasby.
 Selanjutnya