RMco.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) yang menggelar Pilkada 2020 agar serius menerapkan protokol kesehatan untuk pencegahan Covid-19.

Hal ini ditegaskan Sekjen Kemendagri, Muhammad Hudori. “Kita harus buktikan kepada masyarakat, bahwa pilkada bukan klaster pandemi,” katanya, dalam Rapat Kerja Nasional Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia Tahun 2020, kemarin.

Berita Terkait : Sembuh dari Covid, Pengusaha Muda ini Ajak Warga Patuhi Protokol Kesehatan

Pernyataan Hudori itu menjawab keraguan publik soal penyelenggaraan pilkada di masa pandemi. Menurutnya, ada lima hal wajib yang dilakukan Pemda.

Pertama, mempercepat pencairan anggaran pilkada lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kedua, menggencarkan sosialisasi dan simulasi protokol kesehatan, yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020.

Berita Terkait : Selama PSBB, Satpol PP Jaktim Tindak 6.243 Orang Pelanggar Protokol Kesehatan

Ketiga, Pemda menindak pelanggaran protokol kesehatan selama pilkada. Keempat, Pemda wajib menjamin ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas pemilihan dan keamanan pilkada.

Kelima, Pemda wajib melakukan sosialisasi demi menyukseskan pilkada di tengah pandemi. “Sosialisasi secara masif untuk menghasilkan pilkada aman, lancar, demokratis, dan tidak terjadi konflik.

Berita Terkait : Bawaslu Minta Polri Bantu Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

Termasuk juga bebas penularan Covid19,” tuturnya. Hudori mengaku, pilkada tahun ini merupakan agenda strategis nasional. Dia meyakini, pilkada justru akan menjadi cara Indonesia melawan Corona.

“Diharapkan, pilkada menghasilkan kepala daerah yang legitimate, punya kebijakan dan program strategis dalam penanganan Covid-19,” jelasnya.
 Selanjutnya