RMco.id  Rakyat Merdeka - Pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok tidak bisa jor-joran berkampanye. Pasalnya, KPUD Kota Depok memberi batasan maksimal dana kampanye untuk paslon di pilkada setempat. 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, Nana Shobarna mengatakan, sesuai kesepakatan rapat koordinasi (rakor) dengan kedua tim sukses masing-masing paslon, pihaknya menetapkan, batas maksimal dana kampanye Rp 35 miliar. 

Menurutnya, angka ini kemungkinan besar tidak akan mengalami perubahan hingga akhir masa kampanye pada 5 Desember 2020. 

Baca Juga : BPS: Meski Lambat, Penduduk Bergeser Tinggalkan Pulau Jawa

“Kemungkinan (dana kampanye) tidak akan ada perubahan lagi sampai usai,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka. 

Nana menuturkan, sebagai wujud transparansi dana kampanye, peserta Pilkada Kota Depok wajib melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana ke KPUD melalui rekening khusus. 

Laporan akhir dana keluar-masuk itu akan diaudit auditor yang ditunjuk KPU. Tujuannya, mengecek kebenaran dana kampanye. 

Baca Juga : 54 Pengungsi Korban Gempa Sulbar Tiba Di Bandara Adi Soemarmo

“Auditornya bukan dari peserta kampanye,” ujarnya. 

Soal sanksi kepada peserta kampanye bila dana kampanye melampaui batas, Nana belum mau berandai-andai. Pasalnya, berdasarkan pilkada sebelumnya, total dana kampanye peserta belum pernah melebihi batas yang ditentukan. 

Terkait kesiapan gelaran Pilkada Kota Depok, kata Nana, pemungutan suara akan digelar dengan menerapkan protokol kesehatan. 

Baca Juga : Dalam 24 Jam Nambah 346, Kasus Kematian Cetak Rekor Tertinggi

Panitia pemungutan suara akan menjalani rapid test lebih dahulu. Setelah itu, lokasi TPS akan disemprotkan disinfektan dan masyarakat memilih tetap menggunakan masker. 

Lalu, 1 TPS maksimal digunakan untuk 500 pemilih. Dengan kondisi ini, KPUD Kota Depok rencananya menambah jumlah TPS. 

Sebelumnya, KPUD Kota Depok menetapkan 3.417 TPS. Tapi karena ada pembatasan, maka perlu menambah jumlah TPS jadi 4.015 TPS. [SSL]