RMco.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mengingatkan, agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjaga netralitas selama pilkada serentak tahun ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kotabaru, Said Akhmad mengatakan, Pemkab lewat surat edarannya terus mengingatkan ASN agar bersikap netral jelang Pilkada 2020. Termasuk, tak boleh berkomentar di media sosial (medsos). Apalagi undang-undang juga melarang ASN untuk ikut politik praktis.

"Di medsos, ASN tidak boleh memberikan komentar, like. Larangan itu semua lengkap dalam surat edaran itu," jelasnya, kemarin.

Berita Terkait : Bos NU Geregetan

Imbauan itu perlu kembali diingingatkan, karena selaku pembina pegawai, Said mengaku wajib mengingatkan. Apalagi suhu politik di Kotabaru mulai meningkat akhir-akhir ini.

Soal dugaan ketidaknetralan ASN di Dinas Sosial, saat penyerahan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Tarjun pada 5 Oktober lalu, secara bersamaan ada salah satu calon, Said menyatakan belum bisa memberi penjelasan rinci. Dia menyatakan, belum bisa menyebut apakah itu pelanggaran atau tidak. Karena tidak adanya laporan.

"Saya tidak bisa mereka-reka. Yang jelas di surat edaran, ASN tidak boleh terlibat. Tidak ada laporan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum –red). Jadi saya tidak bisa berkomentar," ujarnya.

Baca Juga : UU Cipta Kerja Integrasikan Izin Lingkungan Dan Usaha

Said menilai, yang dapat menentukan salah atau tidak hanya pelaksana pilkada, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu. Pemerintah daerah hanya mendukung penyiapan anggaran dan netralitas ASN.

"Berat atau ringan sanksi, tergantung laporan Bawaslu. Undang-undangnya sudah mengatur. Bukan (di) Sekda atau Penjabat Bupati," katanya.

Terkait hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitas dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kotabaru, Noortejeli mengatakan, kegiatan di Desa Tarjun adalah penyaluran bansos untuk korban kebakaran.

Baca Juga : Menantu Mantan Dirut BTN Diperiksa Kejaksaan Agung

"Waktu itu hadir kepala dinas dan kepala seksi. Bantuan sesegeranya disalurkan walau kondisi seadanya," ungkap Noortajeli.

Mengenai adanya salah satu calon kepala daerah dalam penyaluran bansos itu, menurutnya, itu hanya kebetulan saja. "Kami tidak tahu ceritanya. Yang jelas kami salurkan bantuan saja. Makanya kami tidak berani mendekat," tutupnya. [EDY]