RMco.id  Rakyat Merdeka - Wali Kota Depok Mohammad Idris dan wakilnya, Pradi Supriyatna pecah kongsi. Keduanya akan bertarung head to head di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini.

Hasil survei terbaru menunjukkan, elektabilitas Pradi, yang ber¬p¬asangan denganAfifahAlia unggul tipis atas Mohammad Idris yang berduet dengan Imam Budi Hartono (IBH). 

Survei elektabilitas yang digelar organisasi nirlaba Democracy And Electoral Empowerment Pat-nership(DEEP)menye¬but¬kan, pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Pradi Sup¬ri¬yat¬na-Afifah Alia, unggul atas Mohammad Idris-Imam Budi Hartono. 

Direktur DEEP Indonesia, Yusfitriadi mengatakan, berdasarkan hasil suvei lembaganya kepada 582 responden pada 15 hingga 30 September 2020, se¬besar 43,2 persen responden akan memilih pasangan PradiAfifah. 

Sedangkan 36,4 persen responden memilih Idris-Imam. Hasil survei DEEP juga mendapati, popularitas Pradi sedikit unggul dari figur lainnya. 

Berita Terkait : Idris-IBH Habiskan 1 M, Pradi-Afifah Nyaris 3 M

“Rincian urutannya, Pradi 84,9 persen, Muhammad Idris 81,6 persen, IBH 57,1 persen dan Afifah Alia 57,4 persen,” ujarnya, kemarin. Hasil survei ini adalah angkasementara, bukan final. Dinamika perubahan elektabilitas akan terus terjadi, karena masa kampanye belum usai. 

“Pasangan Pradi-Afifah unggul untuk sementara di atas pesaingnya, pasangan M¬ohammad Idris-Imam,” paparnya. 

Dia berpandangan, kompetisi elektoral Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Depok akan terus menarik hingga akhir. Pasalnya, 2 petahana atau incumbent pecah kongsi dan kini saling bersaing. 

Pilkada Depok menarik, karena dua pasang calon wali kota adalah incumbent. Idris adalah Wali Kota Depok, sedang Pradi, WakilWalikota Depok,” ujarnya. 

Setelah survei ini, Yusfitriadi mengaku akan mengadakan survei lanjutan untuk mengetahui dinamika Pilkada Depok. Sam¬pai jelang tahapan pungut hitung, ujarnya, DEEP akan melaksanakan tiga kali survei lagi. 

Baca Juga : Komisi I : Tiru Bu Susi Dong, Tangkap Dan Tenggelamkan

Survei-survei itu, jelas Yusfit¬riadi, akan menitik beratkan pada isu, kampanye dan hubungannya dengan Covid-19, isu efektivitas metode kampanye, pelanggaran dan penegakan hu¬kum Pemilu. “Kami akan menggelar survei lanjutan, ini baru tahap per¬tama,”¬tandasnya. 

Secara terpisah, KPUD Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) mengaku,¬akan menerapkan hal-hal baru di hari pencoblosan pada 9 Desember mendatang. Ini demi menghindari munculnya klaster Covid-19. 

Ketua KPUD Kota Depok, Nana Shobarna menjelaskan, hal-hal baru tersebut terdiri dari beberapa kegiatan. 

Pertama, sebelum pencoblosan, semua lokasi TPS disemprot disinfektan untuk memastikan benar-benar steril. Setiap TPS juga akan dibatasi jumlah pemilih menjadi 500 orang, darisebelumnya mencapai 800 orang. 

“Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga akan dilakukan rapid test lebih dahulu. Demi memastikan keseha¬tan pe¬nyelenggara Pilkada itu,” ujar¬nya, kemarin. 

Baca Juga : Awas Zoonosis!

Kedua, sebelum mencoblos, pemilih akan diberikan sarung tangan sekali pakai. Ketiga, setelah mencoblos, tangan pemilih hanya akan diteteskan dengan tinta dari sebelumya dicelup. 

“Kami tentunya berusaha semaksimal mungkin menghindari klaster Covid-19 pada saat hari pencoblosan,” tegas Nana. 

Di hari pencoblosan, sebutnya, KPUD Depok akan mengatur jadwal kedatangan pemilih ke TPS. Misalnya, keluarga A mendapat jadwal pukul 08.0009.00 WIB, keluarga B mulai pukul 09.00-10.00 WIB, dan seterusnya, supaya tidak ada kerumunan massa. 

“Seusai pencoblosan, pemilih juga harussegera meninggalkan TPS, tidak boleh lagi berkumpul supaya tak ada kerumunan,” pungkasnya. [SSL]