RMco.id  Rakyat Merdeka - Calon Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi turut prihatin terhadap masyarakat yang kesulitan membayar BPJS Kesehatan. Apalagi masyarakat yang jadi peserta mandiri tidak bisa membayar premi rutin karena jatuh sakit, sehingga tak bisa bekerja. Akibatnya, mereka tak mampu membayar BPJS. 

“Dulur-dulur arek Suroboyo ini memang tidak mau mengambil jatah warga tak mampu. Mereka rela membayar BPJS secara mandiri. Gajinya tidak besar tapi juga tidak kecil. Makanya mereka enggan dianggap warga miskin karena merasa masih banyak warga yang lebih berhak dibayarkan BPJS-nya oleh pemkot,” kata Eri, Sabtu (17/10).

Berita Terkait : Eri-Armuji Janji Jadikan Surabaya Jadi Kota Ramah Difabel

Hal ini membuat Eri berpikir lebih matang. Agar problem tersebut bisa segera terselesaikan, dia berjanji, semua warga Surabaya yang upahnya di bawah Rp 10 juta otomatis BPJS-nya dibayarkan pemkot. 

“Akhirnya banyak yang ngadu ke saya. Setelah selama ini ikut secara mandiri, sebagai komitmen mereka meringankan beban Pemkot Surabaya, saat kesusahan apa bisa dibantu?” kata mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu. 

Berita Terkait : Cawalkot Surabaya Ini Rangkul Anak Muda Majukan UMKM

Apalagi, sering ada ketidaksingkronan antara pemerintah pusat dan pemerintah kota. Warga yang sebelumnya masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI), tiba-tiba kebijakan itu dicabut. Parahnya kejadian itu baru mereka ketahui ketika harus membayar sendiri.

“Pemkot ini juga bingung. Kalau memang sudah tidak masuk dalam PBI pusat, kami siap membantu. Soalnya kalau BPJS bermasalah, warga pasti ke pemkot dulu. Makanya, kita pastikan saja bahwa mereka yang bergaji di bawah Rp 10 juta kita tanggung BPJS-nya,” tegas cawalkot Surabaya nomor urut satu itu. 

Berita Terkait : Eri-Armuji Lanjutkan Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kampung

Eri menegaskan kemajuan Surabaya harus berdampak langsung pada warganya. Salah satunya dalam pemberian jaminan sosial. Jangan sampai di tengah perkembangan Surabaya, masih ada warga yang kesulitan membayar ongkos berobat.

“Begitu juga dalam hal pendidikan. Tidak akan ada lagi anak yang putus sekolah. Fasilitas pendidikan tambahan seperti guru les akan kita sediakan di balai-balai RW, agar tidak ada siswa sekolah kalah bersaing dengan siswa kaya, karena yang kaya ikut les mahal,” bebernya. [UMM]