Cegah Pabrik Gulung Tikar, Pengusaha Rokok Tolak Simplikasi Tarif Cukai

Klik untuk perbesar
Ilustrasi pabrik rokok. (Foto: Antara)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pengusaha dan pengelola perusahaan rokok menolak simplikasi tarif cukai. Dari 10 tier menajadi 5 tier. Menurut mereka, jika kebijakan itu tetap dilanjutkan akan banyak pabrik rokok gulung tikar.

“Hal ini memberatkan kalangan perusahaan rokok terutama, rokok rakyat. Ini akan mematikan rokok rakyat. Karena itu, kami mendukung kebijakan Presiden yang menghentikan simplikasi penerapan cukai," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Rokok Malang (Gaperoma) Johni SH di Jakarta seperti ditulis Rabu (14/8)..

Dia memandang, rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hanya akan menguntungkan monopoli pemasaran rokok perusahaan besar. Dengan begitu, yang tercipta monopoli usaha di bidang industri hasil tembakau. 

Berita Terkait : Cukai Rokok Naik 23 Persen, Perokok Kere Simalakama

Johni sendiri sangsi, kebijakan simplifikasi akan meningkatkan pendapatan negara. Yang pasti hanya menguntungkan perusahaan dan produsen rokok besar. Mematikan produsen rokok rakyat. Sehingga akan sangat berbahaya bagi perekonomian bangsa

Jika Kemenkeu tetap memaksa simplikasi, Johni memprediksi, jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Saat ini, Gaperoma menaungi 18 pabrik dengan jumlah tenaga kerja formal hingga 22 ribu. Sebab itu dia meminta, pemerintah melihat industri rokok secara keseluruhan.


Misalnya, pendapatan asli daerah meningkat. Lapangan pekerjaan tersedia. Bukan hanya di pabrik rokok, melainkan di industri turunannya. Seperti logistik, perusahaan periklanan, dan sektor penginapan, dan kuliner di sekitar pabrik.

Berita Terkait : Ini Hasil Kajian Simplifikasi Cukai Rokok Peneliti Unpad

"Nah kalau simplikasi diterapkan, industri rokok yang kehilangan pekerjaan. Pekerja dan pengusaha sektor usaha lainnya juga kehilangan mata pencaharian. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga kehilangan pendapatan baik dari cukai maupun pajak petambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan lainnya,” tegas Johni.

Kata dia, industri rokok meminta Kementerian Keuangan menghentikan rencana simplikasi cukai rokok. Tujuannya, dalam rangka menyelamatkan perekonomian masyaraka serta usaha kecil dan menengah.

“Presiden Joko Widodo sudah mengeluarkan kebijakan, menghapus simplifikasi dalam rangka menyelamatkan perekonomian masyarakat. Seharusnya Kemenkeu mengikuti kebijakan dan keputusan Presiden, untuk tidak lagi mengada-ada. Kementerian keuangan harusnya sejalan dengan kebijakan Presiden. Kementrian keuangan harus melindungi  UMKM di sektor industri rokok dan turunannya,” pinta Johni.

Berita Terkait : Simplifikasi Cukai Beratkan Industri Rokok Kecil

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Berli Martawardaya memandang, jadi atau tidaknya kebijakan simplikasi penarikan cukai diterapkan tahun depan, tergantung dari persetujuan Presiden.

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) setelah melakukan kajian soal simplifikasi penarikan cukai rokok menyerahkan kebijakannya kepada Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sebelum Menkeu menerapkan kebijakan tersebut tentunya akan berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo.


“Dalam sistem organisasi pemerintahan, meski Kementrian Keuangan mendukung dan sudah melakukan berbagai kajian, keputusan ada di tangan presiden. Presidenlah yang akan menentukan apakah simplikasi jadi atau tidak jadi diterapkan,” cetus Berli. [MEN]