ASN Dilarang Rapat Di Hotel, Tiket Pesawat Mahal

Industri Perhotelan Melempem

Klik untuk perbesar
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani. (Foto : Istimewa).

RMco.id  Rakyat Merdeka - Pelaku usaha di industri perhotelan mengeluhkan semakin melempemnya tingkat okupansi hotel di berbagai daerah. Penyebabnya, mulai dari pelarangan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk rapat di hotel, hingga mahalnya tiket pesawat.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani mengatakan, sepanjang tahun lalu, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) hanya sekitar 15,8 juta kunjungan, dan wisatawan nusantara sebanyak 265 juta kunjungan. Hal ini, berdampak terhadap pendapatan pengusaha hotel.

“Kami berharap pemerintah tidak lagi melarang pemda dan ASN untuk melakukan rapat di hotel. Pasalnya, kegiatan pemerintah di hotel sangat berkontribusi besar pada pendapatan hotel,” ujarnya di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PHRI di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, industri perhotelan semakin melempem akibat mahalnya tiket pesawat. “Kondisi ekonomi sulit dan tiket pesawat malah semakin mahal,” ungkap Hariyadi.

Ia mengatakan, rakernas akan menjadi momentum bagi pelaku sektor perhotelan dan restoran mengevaluasi kinerja sepanjang 2018 lalu. 

Selain itu, para pelaku sektor tersebut juga akan merumuskan berbagai strategi secara bersama-sama untuk menghadapi berbagai tantangan pada 2019.

“Isu mengenai belum maksimalnya tingkat okupansi perhotelan dan restoran, yang merupakan dampak dari perekonomian nasional maupun global yang semakin berat akan menjadi salah satu fokus kami,” jelasnya.

Baca Juga : Presiden Pelawak

Ia mengatakan, topik mengenai upah tenaga kerja merupakan salah satu isu yang cukup krusial bagi para pelaku usaha sektor tersebut. Pasalnya, di tengah tingkat okupansi perhotelan dan restoran nasional yang belum maksimal, tuntutan mengenai kenaikan upah tenaga kerja justru semakin meningkat.


“Ambil contoh, di DKI Jakarta, kami dari kalangan usaha berharap kenaikan upah minimum sektoral pada tahun ini 2,5 persen karena berkaca pada kondisi yang ada saat ini. Tetapi pekerja meminta lebih, dan tiba-tiba Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mematok pertumbuhan upah minimum sektoral 5 persen. Tentu ini beban bagi kami,” tuturnya.

Selain itu, pengusaha juga akan terus meningkatkan promosi perhotelan dan restoran di Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari promosi pariwisata. Menurut Hariyadi, selama ini, bantuan promosi dari pemerintah untuk sektor perhotelan dan restoran terbilang terbatas.

Hal itu tercermin gagalnya program “Jakarta Weekend Hot Deals” yang diprakarsai oleh PHRI dan digelar mulai tahun lalu. Dia mengatakan, program yang memberikan diskon khusus hingga 15 persen tersebut dilangsungkan setiap pekan pada Jumat-Minggu itu, belum banyak dikenal oleh wisatawan lokal maupun asing.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Krishandi mengatakan, para pengusaha perhotelan akan fokus untuk meningkatkan kualitas layanan. Menurutnya, isu tersebut terbilang krusial untuk meningkatkan daya saing sektor tersebut di tingkat regional Asia Tenggara.

“Kami ingin fokus kepada peningkatan kualitas layanan dibandingkan peningkatan kuantitas hotel dan restoran. Berkaca pada industri hotel dan restoran di DKI Jakarta yang tahun lalu rata-rata hanya 50 persen,” jelasnya.

Ia melanjutkan, topik lain yang akan difokuskan adalah tantangan yang berasal dari naiknya harga tiket pesawat terbang yang terjadi pada beberapa waktu terakhir. Menurutnya, kondisi itu akan memukul industri turunan pariwisata seperti perhotelan dan restoran, lantaran membuat masyarakat memilih menunda melakukan perjalanan.

Baca Juga : Jokowi Ingin Bisa Dorong Kerja Ekspor

“Kami sadar pemerintah sedang mencari jalan keluarnya. Tetapi kami dari pelaku usaha juga tidak bisa tinggal diam. Kami harus merumuskan sejumlah cara lain untuk mendongkrak kinerja industri hotel dan restoran,” paparnya.

Sektor Penting

Menteri Pariwisata Arief Yahya yang membuka rakernas menuturkan, PHRI memiliki kontribusi besar pada sektor pariwisata Tanah Air. Terlebih, bisnis perhotelan juga turut serta mendukung program hot deals.


“Terima kasih PHRI juga mendukung sektor digital di pariwisata,” katanya.

Ia mengatakan, pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mengumpulkan devisa. Sektor tersebut diperkirakan akan menyumbang devisa senilai 20 miliar dolar AS sepanjang 2018.

“Pariwisata selalu menjanjikan, karena memberikan dampak langsung pada devisa dari kunjungan wisman, PDB dari pergerakan wisata nusantara,” ujarnya.

Dia menuturkan, selain berkontribusi sebagai sumber penerimaan devisa sektor tersebut juga berperan sebagai penyedia lapangan kerja yang cukup besar. Hal ini membuat pemerintah, akan terus mendukung pariwisata Indonesia.

Baca Juga : KPK Sita 2 Ruko di Manado dan 1 Rumah di Sentul Milik Pejabat PUPR Lampung

“Pariwisata membuka lapangan kerja di sektor-sektor yang terkait dengan pariwisata. Maka itu pemerintah akan selalu mendukung serta mendorong asosiasi, ataupun organisasi seperti PHRI untuk terus mendukung pencapaian pemerintah di sektor pariwisata,” ungkapnya.

Rugikan Pariwisata

Arief menambahkan, kenaikan tiket pesawat dalam beberapa waktu belakangan merugikan pariwisata Indonesia. Hal ini sebagian besar terjadi karena kenaikan mendadak yang dilakukan oleh pihak maskapai.

“Saya ingatkan juga ke rekan industri, ini tidak hanya mempengaruhi industri airline. Ujungnya dulu, semua dirugikan. Industri pariwisata dirugikan,” ujarnya.

Menpar Arief mencontohkan, salah satu daerah yang paling besar terdampak adalah Lombok. Okupansi atau minat melakukan perjalanan ke daerah tersebut kian menurun.


“Sudah. Tadi saya sebutkan contoh Lombok okupansinya tinggal 30 persen. Kemarin juga di Riau, Batam, hampir seluruh Indonesia,” tukasnya. [ASI]

RM Video