YLKI Minta Tarif MRT Sesuai Kemampuan Bayar Konsumen

Klik untuk perbesar
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi

RMco.id  Rakyat Merdeka - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyambut baik kehadiran Mass Rapid Transit (MRT). Kehadiran MRT akan menjadikan Jakarta sebagai kota modern karena beragamnya transportasi massalnya. Namun, sayangnya masalah tarifnya masih tarik ulur.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, hingga kini belum ada kesepahaman berapa tarif MRT yang akan disepakati antara Pemprov DKI dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemprov DKI sendiri telah mengusulkan tarif MRT sebesar Rp 10.000 dan Light Rail Transit (LRT) sebesar Rp 6.000.

“DPRD belum menyepakati besaran tarif tersebut,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (16/3).

Berita Terkait : YLKI Minta Pemerintah Revisi Aturan Diskon Rokok


Menurut Tulus, Jika tarif yang diusulkan tersebut disepakati, Pemprov DKI akan menggelontorkan subsidi yang sangat signifikan. Bahkan lebih dari 60 persen tarif MRT dan LRT adalah tarif subsidi.

Sebab, dengan usulan tarif Rp 10.000 per penumpang maka subsidinya sebesar Rp 21.659. Untuk LRT sendiri, dengan tarif Rp 6.000, subsidinya akan mencapai Rp 31.659. “Dengan asumsi 65 ribu penumpang per hari, maka total subsidi MRT mencapai Rp 572 per tahun, dan Rp 327 miliar untuk LRT,” katanya.

Menurut dia, besaran tarif MRT harus benar-benar memperhatikan aspek ability to pay atau kemampuan membayar konsumen. Bahkan harus ada gambaran konkrit, berapa sebenarnya alokasi anggaran transportasi calon konsumen MRT, dari total pengeluaran dan pendapatannya.

Berita Terkait : Mengulik Tingginya Tarif Tiket Pesawat

“Hal ini harus di-backup dengan hasil survei yang komprehensif dan meyakinkan. Tanpa memerhitungkan aspek kemampuan membayar konsumen, maka MRT Jakarta akan ditinggal konsumennya, alias tidak laku,” katanya.


Namun, kata dia, kemampuan membayar ini harus dielaborasi, siapakah mayoritas pengguna MRT? Pemprov juga harus punya data, untuk tujuan apa konsumen memilih menggunakan MRT? Jika tujuannya karena faktor kenyamanan dan efisiensi waktu tempuh maka tarif Rp 10.000 juga masih make sense.

Di sisi yang lain, manajemen MRT Jakarta harus mengeksplorasi pendapatannya bukan hanya mengandalkan pendapatan tiket saja. Tak mungkin pendapatan dari tiket mampu menutup keseluruhan biaya operasional, apalagi investasi.

Berita Terkait : YLKI: Waspada Bahan Pangan Tak Sehat Selama Ramadhan

“Manajemen MRT harus kreatif dan cerdas untuk menggali pendapatan dari aspek komersial lainnya seperti sewa lahan, bisnis di area TOD, dan iklan. Asal jangan iklan produk tembakau, alias iklan rokok,” katanya.

Guna optimalisasi peran MRT sebagai angkutan masal, YLKI juga mendesak Pemprov DKI untuk melakukan rekayasa managemen trafik yang kuat, dan melakukan rerouting angkutan umum, termasuk melakukan Transjakarta. Dan yang lebih mendesak, adalah melakukan pembatasan dan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi di sepanjang koridor yang dilewati MRT.


Pemprov DKI harus secara cepat menopang MRT dengan transportasi pengumpan yang terintegrasi dengan stasiun MRT. “Jika operasional MRT dan LRT tidak ditunjang dengan tarif yang terjangkau, tidak ada pembatan penggunaan kendaraan pribadi, plus tak ada feeder transport yang memadai, maka MRT hanya akan menjadi besi tua di Kota Jakarta,” tegasnya. [DIT]

RM Video