RMco.id  Rakyat Merdeka - Penetapan zona atau peta risiko penularan Covid-19 di Indonesia yang dijadikan dasar berbagai kebijakan, termasuk pembukaan sekolah, dipandang perlu dievaluasi. Walau penetapan zona ini sudah berdasarkan banyak indikator kesehatan masyarakat (indikator epidemiologi; surveilans kesehatan masyarakat; dan pelayanan kesehatan), tetapi di hingga saat ini jumlah pelacakan dan pemeriksaan, terutama dengan metode PCR, di sebagian besar wilayah di Indonesia masih minim. Selain itu, tingkat kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan di berbagai daerah juga bervariasi.

Berita Terkait : Pengusaha Minta Kebijakan Lintasan Penyeberangan Dievaluasi, Ini Alasannya

“Saya berharap, penetapan zona hijau-kuning sebagai dasar pembukaan sekolah dievaluasi dengan menjadikan jumlah tes PCR di sebuah wilayah yang dilakukan secara berkala sebagai salah satu indikator utama. Tanpa tes, kita akan sulit memetakan penyebaran dan mengambil kebijakan termasuk kebijakan pembukaan sekolah ini. Tentunya, kita semua sangat tidak ingin ada penambahan kasus akibat pembukaan sekolah ini,” ujar Anggota DPD Fahira Idris, di Jakarta, Kamis (13/8).

Berita Terkait : Stok Makam Korban Covid Menipis, Pembukaan Lahan Baru Dipertimbangkan

Menurut Fahira, kepala daerah yang daerahnya diidentifikasikan sebagai zona hijau dan kuning serta dibolehkan membuka pembelajaran tatap muka, harus benar-benar memastikan bahwa jumlah tes PCR di daerahnya minimal sudah sesuai target yang ditetapkan WHO. Jika hasil pemeriksaan secara berkala ini tidak ditemukan kasus positif, di zona hijau sekolah boleh dibuka tapi dengan tetap sangat hati-hati dan protokol kesehatan ketat serta harus mendapat persetujuan kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua siswa. Jika jumlah tes PCR-nya masih minim, lebih baik pembelajaran tatap muka jangan dilakukan dulu.

Baca Juga : Ahok Kumat

“Jika jumlah tes PCR-nya masih minim, walaupun daerah tersebut zona hijau, sekolah sebaiknya jangan dibuka dulu. Karena, jika tes masih minim, daerah belum bisa sepenuhnya bisa memetakan sebaran. Padahal pemetaan ini penting untuk mengidentifikasi kondisi daerah dan sebagai dasar pengambilan kebijakan salah satunya pembukaan sekolah,” pungkas Senator Jakarta ini. [USU]