Trump Ketemu Muslim Uighur, China Marah Biarin Aja!

Klik untuk perbesar
Presiden Donald Trump menarik perhatian karena mengundang sejumlah kelompok korban persekusi di berbagai negara, termasuk Muslim Uighur, ke Gedung Putih. (Foto: AFP Photo/Brendan Smialowski)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengundang muslim Uighur ke Gedung Putih. Pemerintah China kebakaran jenggot. Mereka langsung melayangkan protes. China marah, cuekin aja!.

Dalam pertemuan itu, salah seorang muslim Uighur, Jewher Ilham bercerita kepada Trump tentang ayahnya. Dia mengaku tak lagi mendapat kabar dari sang Ayah sejak 2017.

“Kami tidak tahu berapa lama ia ada di sana," ungkapnya, kepada Trump seperti dilansir BBC, kemarin. Dia juga mengatakan, bahwa siapapun yang bertanya tentang kabar anggota keluarga mereka, tidak akan pernah bisa kembali ke rumah.

Selain Ilham, ada 3 orang lainnya yang juga berasal dari China, hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu; Yuhua Zhang, praktisi agama Falun Gong; Nyima Lhamo, seorang penganut Budha Tibet; dan Manping Ouyang, penganut Kristan di China. Mereka adalah kelompok korban diskriminasi China.

Berita Terkait : Galang Dukungan Muslim Uighur di PBB, AS Usik China

Tak hanya dari China, tercatat ada 23 korban persekusi agama lainnya dari Turki, Myanmar, Korea Utara dan Iran hadir dalam Ruang Oval, menemui orang nomor satu negeri Paman Sam itu. Pertemuan ini merupakan bagian dari konferensi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri AS dengan topik persekusi agama. Dalam pertemuan itu, Trump ditemani Wakil Presiden Mike Pence dan Sekretaris Negara Mike Pompeo.

Dalam semua konferensi di Washinton D.C, Sekretaris Negara Amerika Serikat Mike Pompeo menyebut perlakuan China terhadap Uighur, sebagai "noda abad ini." 

Departemen Luar Negeri AS memperkirakan, antara 800 ribu- 2 juta muslim Turki, termasuk Uighur, etnis Kazakh, Kyrgyzstan, dan lainnya, ditahan di kamp-kamp interniran yang disebut Beijing pusat-pusat "pendidikan ulang".  “China adalah rumah bagi salah satu krisis hak asasi manusia terburuk di zaman kita,” kata Pompeo.


Uniknya, acara tersebut diselenggarakan di tengah kontroversi pernyataan Trump yang disebut rasis setelah ia mengkritik para politisi "untuk pulang ke negara asal". Pernyataan itu diarahkan kepada empat anggota kongres Amerika non kulit putih yang adalah warga negara Amerika Serikat.

Berita Terkait : Soal Penanganan Uighur, China Kecam Campur Tangan Australia Cs

Menyikapi hadirnya Muslim Uighur dan 3 warga China lain di Gedung Putih, Pemerintah China menolak tuduhan telah melakukan pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan hak asasi manusia. "Saya perlu tekankan bahwa di China, situasi yang disebut sebagai persekusi agama ini tidak ada," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang di Beijing Kamis (18/7).

Lu juga meminta AS melihat dengan benar kebijakan agama dan status kebebasan beragama di China. Ia berharap, negara yang dipimpin Trump itu berhenti menggunakan isu agama untuk campur tangan terhadap urusan negara lain.

Perlakuan China terhadap muslim Uighur memang termasuk yang paling mendapat sorotan dunia belakangan ini. Khususnya setelah Nurmuhammad Tohti, penulis terkenal dalam komunitas Uighur dinyatakan tewas di kamp interniran Xinjiang. 

Peristiwa itu memantik reaksi AS dan lembaga-lembaga internasional terhadap China. Pemerintahan Trump meningkatkan sanksi terhadap para pejabat China berkaitan dengan kebijakan mereka di Provinsi Xinjiang-termasuk terhadap pemimpin Partai Komunis di provinsi tersebut.

Berita Terkait : China: Kamp Uighur Tekan Gerakan Radikal

Selain faktor muslim Uighur, hubungan AS dan China memang sedang mengalami ketegangan. Antara lain karena perang dagang, di mana AS menuduh China melakukan praktik dagang yang tidak adil.

Selain AS, sebanyak 22 negara lainnya menyurati Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, seperti dirilis ke media 10 Juli lalu, mengenai perlakuan China terhadap jutaan masyarakat minoritas muslim Uighur di kamp-kamp pengasingan Xinjiang.

Meskipun tidak lama setelah itu, muncul surat tandingan. Jumlah negaranya lebih banyak, yakni 37 negara. Mereka mendukung China, dan memuji pelaksanaan HAM di negara tersebut. China menyebut tuduhan 22 negara sebelumnya sebagai fitnah. [SAR]