Belum Gajian, 800 Ribu PNS AS Mendadak Miskin

Klik untuk perbesar
Aksi unjuk rasa menuntut Presiden AS Donald Trump, untuk segera mengakhiri masa shutdown pemerintahan, yang sudah lebih dari 21 hari. (Foto: The Guardian)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Sekitar 800 PNS di Amerika Serikat (AS) dan para agen FBI mendadak miskin. Soalnya, mereka belum digaji. Hal ini terjadi lantaran Presiden Donald Trump menutup atau men-shutdown sebagian pemerintahan negeri Paman Sam.

Penutupan pemerintahan ini dipicu perbedaan pendapat antara Trump dengan Parlemen soal anggaran tembok perbatasan. Trump mengajukan anggaran tembok perbatasan AS-Meksiko sebesar Rp 79 triliun. Permintaan itu ditentang sebagian besar anggota Partai Demokrat dan beberapa anggota parlemen di dalam partainya sendiri, Partai Republik.

Pada 22 Desember, penutupan sebagian pemerintahan AS pun dimulai. Hingga kemarin, penutupan itu belum juga berakhir. 800 ribu PNS di negeri adidaya itu pun mendadak miskin. Mereka resah, karena belum digaji meski tetap bekerja.

Di satu sisi, sejumlah lembaga tidak mungkin diliburkan. Sebut saja, rumah sakit, polisi, tentara, layanan darurat, hingga perhubungan. Tetapi, di sisi lain, mereka harus membayar berbagai macam tagihan. Mulai dari cicilan mobil, listrik, gas, air dan jasa pengasuh bayi. Mereka juga terancam ditendang dari rumah kontrakan karena tak mampu membayar biaya sewanya.

Masalahnya, tidak seluruh pegawai di lembaga pemerintah AS mempunyai gaji besar. "Banyak dari kami adalah orang dan ibu tua tunggal, yang terpaksa bekerja tanpa digaji. Kami tetap harus membayar jasa pengasuh. Kami juga harus membeli BBM untuk sampai ke tempat kerja," kata perwakilan Serikat Sipir AS, Eric Young, seperti dilansir AFP, Sabtu (12/1).

Sipir merupakan petugas penegak hukum di AS,  yang gajinya paling rendah. Sebagian PNS di negeri Paman Sam kini mencari kesibukan lain untuk mengisi waktu luang. Sebab, meski cuti atau masuk kerja pun,  tetap tidak dihitung oleh negara. Itu berdampak pada penghasilan yang harus mereka terima pada akhir Januari mendatang.

Gaji juga belum diterima oleh para pegawai Biro Penyelidik Federal (FBI). Para agen tetap bekerja untuk rakyat AS, tetapi belum digaji. Pimpinan FBI mencoba segala cara mempertahankan operasional, dengan dana yang terbatas. "Situasi ini tidak bisa terus-terusan terjadi," keluh Asosiasi Agen FBI (FBIAA) dalam pernyataannya.

FBIAA mengaku sudah mengirim petisi kepada Gedung Putih dan Kongres. Menurut mereka, hal itu bisa membuat masalah keuangan bagi setiap agen, karena mereka harus makan minum dan membayar sejumlah tagihan bulanan. Mereka pun mendesak supaya penutupan pemerintahan segera berakhir, atau operasional lembaga itu tersendat.

Terpisah, Ketua Dewan Perwakilan Nancy Pelosi dan pimpinan fraksi Demokrat di Senat, Chuck Schumer sudah mengambil langkah dengan menerbitkan aturan untuk mencabut penutupan sebagian pemerintah. Namun, aturan itu bisa dimentahkan oleh Presiden Donald Trump jika pengajuan anggaran Rp 79 triliun untuk proyek tembok perbatasan dengan Meksiko, belum juga disetujui Kongres.

"Situasi ketiadaan anggaran dan kekurangan staf ini sangat buruk. Kami mempunyai sekretaris, juru masak, guru yang direkrut untuk menggantikan sementara para sipir yang memilih cuti," tutur Nancy. "Kalau sampai terjadi sesuatu kepada para PNS karena hal ini, maka Anda yang bersalah," tuding Nancy sambil menunjuk ke arah Gedung Putih.

Penutupan pemerintahan yang dilakukan Trump melampaui era Bill Clinton yang mencapai 21 hari. Penutupan saat ini sudah mencapai hari ke-22,  dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. [OKT/net]

RM Video