Ogah Direcoki, Partai Pro-Junta Thailand Lobi Kubu Oposisi Berkoalisi

Klik untuk perbesar
Uttama Savanayana (Foto Associated Press)

RMco.id  Rakyat Merdeka - Partai pro-militer Thailand, Palang Pracharat, kemarin, melobi dua parpol oposisi agar bergabung dalam koalisi pemerintah. Bukan karena tak cukup suara, tapi karena tidak mau ada kubu yang akan mengerecoki kebijakan pemerintah.

Ketua Partai Palang Pracharat, Uttama Savanayana, kemarin, bertemu Wakil Pemimpin Demokrat, Nipit Intarasombat dan Pemimpin Partai Bhumjaithai Anutin Charnvirakul. Mereka membicarakan kemungkinan kesepakatan untuk mempertahankan Jenderal Prayuth Chan-o-cha sebagai perdana menteri dua bulan setelah pemilu yang ribet.

Kedua partai oposisi itu punya suara gemuk hasil pemilu 24 Maret lalu. Namun, Palang Pracharat juga tak kalah suara. Mereka berhasil menguasai parlemen dan bisa mendapat dukungan 50 persen plus satu suara untuk mengajukan kembali Prayuth sebagai PM. Namun, Uttama tidak mau pemerintahannya diganggu oposisi. Jadi, dia mengajak dua partai oposisi yang memiliki dukungan besar untuk mendukung pemerintahan Prayuth.

Berita Terkait : Kubu Oposisi Jepang Tak Punya Nilai Jual

Menurut anggota dewan Palang Pracharat, Puttipong Punnakanta, pada Reuters, partainya resmi mengundang partai oposisi lainnya untuk diajak bekerja sama. “Sudah pasti bahwa kami akan membentuk pemerintahan koalisi, dengan setidaknya 251 kursi dan lebih banyak. Kami hanya ingin menjalin hubungan baik," katanya.

"Kita akan melihat Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri bulan depan," ujarnya yakin.


Wakil Pemimpin Demokrat, Nipit Intarasombat, mengatakan belum membuat keputusan. "Namun, kami sebelumnya telah terlibat dalam diskusi dengan Palang Pracharat, yang merupakan pertanda baik menunjukkan kemungkinan bahwa kami akan bergabung dengan koalisi," kata Nipit.

Berita Terkait : Demokrat Puji-puji PDIP Oposisi Selama 10 Tahun

Sedangkan Pemimpin Partai Bhumjaithai Anutin Charnvirakul mengatakan, telah membuat keputusan. Tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut. Kesepakatan partai promiliter dengan oposisi itu jelas akan mengakhiri harapan menjauhkan militer dari politik setelah Prayuth merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2014.

Pheu Thai, partai oposisi utama, meraih 136 kursi di parlemen Thailand, angka resmi komisi pemilihan lyang dirilis Rabu 8 Mei. Sementara partai pro-militer, Palang Pracharat, hanya meraih 115 kursi. Pheu Thai bersekutu dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang sekutunya digulingkan dalam kudeta 2014.

Berdasarkan hitungan resmi, Pheu Thai dan mitra koalisinya telah meraih total 245 dari 500 kursi di Majelis Rendah Thailand. Tetapi, menurut aturan yang berlaku saat ini, raihan besar Pheu Thai tidak akan cukup untuk membentuk pemerintahan atau memilih perdana menteri Thailand berikutnya.

Berita Terkait : 7 Partai Oposisi Thailand Bikin Koalisi Anti-Militer

Keputusan harus dibuat kedua majelis: Parlemen dan Senat dengan 250 kursi dipilih sepenuhnya oleh militer, yang tentunya mempertahankan Prayut. Para kritikus mengeluhkan, peluang sengaja ditutup untuk oposisi, sejak awal pemungutan suara yang dipandang sebagai pertarungan antara blok pro-militer yang ingin mempertahankan kekuasaan, dan kekuatan pro-demokrasi.

Para pemimpin Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban, nama resmi junta, telah terbiasa berkuasa. Konstitusi 2017 yang dirancang militer bertujuan untuk mencegah partai-partai besar seperti Pheu Thai kembali ke pemerintahan, dan untuk memastikan tentara masih memiliki suara besar, terlepas siapa yang memenangkan pemilu. Hasil pemilihan umum Thailand pada 24 Maret lalu, awalnya tidak jelas. Tidak ada partai yang memimpin, meski Pheu Thai dan Palang Pracharat mengklaim hak untuk membentuk koalisi. Hasil akhir pemilu resmi diumumkan, 8 Mei setelah seminggu lebih ditunda. [DAY]