Lewat Mosi Tak Percaya

Parlemen Austria Tumbangkan Kanselir Zaman Now

Klik untuk perbesar
Mantan Kanselir Austria Sebastian Kurz

RMco.id  Rakyat Merdeka - Kanselir Sebastian Kurz (32) akhirnya tumbang. Dia lengser lewat mosi tidak percaya yang diusung Partai Kemerdekaan (FPO) dan Partai Demokrat Sosial (SPO). Presiden Austria Alexander Van der Bellen menunjuk Wakil Kanselir Hartwig Loger sebagai pengganti sementara Kurz, dilansir AFP dan Associated Press.

Dalam pidatonya, Presiden Van der Bellen mengatakan konstitusi mengamanatkan semua jabatan harus tetap diisi bahkan dalam masa transisi hingga penggantinya didapat. Loger, menteri keuangan yang juga merupakan anggota Partai Rakyat (OVP) yang dipimpin Kurz, akan bertugas sampai pemerintah transisi baru dilantik dalam pemilu yang diperkirakan berlangsung pada September. Dia diangkat sebagai wakil kanselir beberapa hari lalu setelah pendahulunya, pemimpin FPO, Heinz Christian-Strache, dipecat karena skandal video korupsi. Kurz memutuskan untuk mengakhiri koalisi dengan FPO setelah Strache terlibat skandal video tersebut.

Presiden Van der Bellen secara resmi memecat Kurz pada Selasa (28/5), pukul 11.30 waktu setempat. Kurz menjadi kanselir pertama dalam sejarah pascaperang Austria yang lengser akibat mosi tidak percaya. Ketika terpilih pada 2017, Kurz menjadi salah satu dari 31 pemimpin negara termuda.

Partai-partai oposisi mengajukan dua mosi tidak percaya, mosi pertama meminta Kurz melepas jabatannya dan yang kedua menentang pemerintah. Mosi tidak percaya itu bisa lolos karena gabungan partai oposisi, SPO dan FPO, memegang mayoritas di parlemen. SPO mengendalikan 52 dari 182 kursi di parlemen, sementara FPO memegang 51 kursi. Partai pro-lingkungan hidup, JETZT, juga memilih untuk menggulingkan Kurz dan pemerintahnya. Sedangkan partai liberal, NEOS, dilaporkan mendukung Kurz dalam upaya menghindari ketidakstabilan pemerintahan.

Berita Terkait : Kebocoran Minyak Pertamina, Kemenhub Turunkan Bantuan

Dalam Pemilu Parlemen Eropa pada Minggu (26/5), OVP sebagai partai yang berkuasa berhasil memenangkan suara terbanyak dengan meraih 35 persen. Namun, hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan Kurz maupun pemerintahannya.

Berbicara setelah pemungutan suara mosi tidak percaya, Kurz berjanji akan mendukung pemerintah sementara dan bersikeras menyatakan bahwa dia, bersama OVP, menjamin stabilitas di Austria. Kurz berulang kali mempromosikan dirinya sebagai benteng stabilitas di tengah kekacauan politik dalam negeri.

Partai-partai yang melawan Kurz percaya bahwa dia harus menanggung kesalahan atas runtuhnya koalisi pemerintah. SPO mengatakan, sejak awal Kurz telah salah langkah karena memutuskan bersekutu dengan FPO.


FPO masih merasa jengkel karena Kurz mengganti semua menteri yang berasal dari partai itu dengan teknokrat. Skandal video Skandal video yang mengguncang Austria secara luas dikenal sebagai "Ibiza-gate", merujuk pada pulau di Spanyol tempat video itu direkam. Video tersebut diam-diam direkam pada 2017, hanya beberapa minggu sebelum pemilu Austria. Dalam rekaman yang dirilis media Jerman itu, Strache terlihat bersantai dan duduk di dalam vila dengan politikus FPO lainnya, Johan Gudenus. Mereka sedang berbincang dengan seorang wanita yang diduga sebagai keponakan dari pejabat pemerintahan Rusia.

Berita Terkait : Kita Bisa Tiru? Cara Australia Atasi Sampah Plastik di Air

Dalam cuplikan video itu, perempuan tersebut menawarkan untuk membeli 50 persen saham di surat kabar Austria, Kronen Zeitung, dan mengganti posisi editorialnya untuk mendukung FPO.

Sebagai gantinya, Strache mengatakan dia bisa memberikan kontrak pemerintah, menjelaskan bahwa dia ingin membangun lanskap media seperti Viktor Orban. Orban merupakan Perdana Menteri Hungaria, yang oleh para kritikus digambarkan sebagai pemimpin otoriter. Strache mundur beberapa jam setelah video itu beredar luas.

Setelahnya, Presiden Austria memecat Menteri Dalam Negeri Herbert Kickl atas permintaan Kurz. Pasalnya, Kurz menegaskan bahwa sebagai sekretaris jenderal FPO, Kickl juga harus bertanggung jawab atas skandal video Strache itu.

Langkah itu mendorong aksi solidaritas dari seluruh menteri kabinet yang berasal dari FPO untuk turut mengundurkan diri. Terlepas dari skandal itu, kantor berita Austria, APA, melaporkan bahwa Strache masih memiliki kemungkinan untuk duduk di Parlemen Eropa. Di bawah hukum Austria, dia tetap memiliki peluang untuk mengambil satu dari tiga kursi yang diperkirakan akan didapatkan oleh FPO dalam Pemilu Parlemen Eropa.

Berita Terkait : Awasi Pelayaran di Danau Toba, Kemenhub Terjunkan Tim Khusus

Tak seperti Pemilu nasional, jadwal pemungutan suara di Uni Eropa berbeda di sejumlah wilayah. Pemilih di Inggris dan Belanda bisa menggunakan hak mereka pada 23 Mei, sedangkan yang berada di Irlandia pada 24 Mei. Bagi pemilih di Latvia, Malta, Republik Ceko, dan Slovakia, tempat pemungutan suara dibuka pada 25 Mei.

Sebanyak 21 negara anggoa Uni Eropa lalu melaksanakan Pemilu pada 26 Mei. Ada 750 kursi parlemen Uni Eropa yang direbutkan.

Uni Eropa memiliki 28 negara anggota. Para pemilih di negara-negara tersebut akan menentukan siapa saja orang-orang yang berhasil mendapatkan 751 kursi di parlemen Eropa untuk periode lima tahun mendatang. Periode tersebut akan dimulai pada 2 Juli 2019. Hasil Pemilu ini diketahui pada 26 Mei setelah tempat pemungutan suara terakhir tutup.[MEL]