Memerintah Tanpa Beban

BUDI RAHMAN HAKIM

RMco.id  Rakyat Merdeka - Di beberapa kesempatan Presiden Jokowi menyatakan bahwa di periode kekuasaannya yang kedua ia lebih tanpa beban. Maknanya bisa beragam. Antara lain tanpa beban harus melakukan sesuatu agar terpilih lagi. Tidak ada motif lain selain ia harus meninggalkan legacy kepemimpinan yang baik. 

Dengan demikian, di periode kedua ini ada soal kebebasan memilih bagi Jokowi terkait mau dikenang sejarah sebagai Presiden Indonesia macam apa? Apakah Presiden yang punya kemandirian dalam pengambilan keputusan, atau sosok Presiden yang slalu dan mudah didikte kekuatan-kekuatan partai politik penyangganya? Dalam banyak urusan, tentu.

Berita Terkait : Penghasut Sosial Media


Presiden Jokowi di periode kedua ini harus memanfaatkan kesempatan membuat sejarah emas. Sejak dari seleksi dan pengambilan keputusan siapa saja yang masuk dalam kabinet, ia harus pastikan tidak didikte oleh siapapun. Pertimbangannya semata harus memilih orang terbaik di bidangnya. Jokowi benar-benar harus bisa menunaikan hak prerogatifnya untuk menentukan anggota timnya.

Jangan sampai ada satu kekuatan politik pun, termasuk bos-bos partai penyangga utama pemerintah, yang ingin merongrong implementasi hak prerogatif seorang Presiden. Tidak ada lagi kisah pendiktean Jokowi apalagi sampai bocor tersiar ke ranah publik. Sungguh malu melihat praktek intervensi seperti itu. Presiden Jokowi sejatinya boleh tidak mendengar, boleh menghindar dan menolak pemaksaan kehendak atas nama balas jasa politik mendukung Jokowi.

Berita Terkait : OTT Oknum Jaksa

Apalagi jika tekanan atau dikte itu datang dari kekuatan eks kontender saat pilpres. Sungguh ini merupakan penistaan dan perusakan marwah pemimpin. Setiap hari Jokowi sedang menulis sejarah perjalannya sebagai Presiden. Hati-hati sekarang zamannya medsos, semua gerak-gerik Presiden dipantau. Jangankan salah, benar pun banyak yang caci maki. Mereka dengan mudah menghina pemimpin yang di dadanya ada pin garuda.


Sungguh sejatinya bisa lebih menghargai kedudukannya sebagai kepala pemerintahan. Kenyataan di atas tidak bisa dipersalahkan. Masing-masing dengan jalan pikirannya. Presiden Jokowi harus punya visi yang kuat dan penyelenggaraan di tingkat praksis yang mesti akurat. Porosnya harus kesejahteraan, kejayaan, dan kebanggaan sebagai NKRI. Zaman sudah banyak berupah. Semua didoakan baik-baik saja. ***