ISWARA DARMAYANA
ISWARA DARMAYANA

RMco.id  Rakyat Merdeka - Panjangnya mata rantai birokrasi menjadi penyebab utama lambatnya pertumbuhan investasi. Bukan hanya investor asing, investor lokal pun kerapkali mengeluhkan rumitnya mengurus perizinan, terutama izin-izin di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Perizinan yang menyangkut penggunaan lahan misalnya, proses di tingkat daerah bisa memakan waktu berbulan-bulan. Apalagi, kalau bertabrakan dengan Perda-Perda yang ada di kabupaten/kota.

Kerapkali pula ditemui, izin-izin yang tumpang tindih, yang dikeluarkan instansi yang berbeda. Akibatnya, calon investor yang sudah menyiapkan dana puluhan atau bahkan ratusan miliar rupiah, mengurungkan niatnya membangun industri atau membuka kebun.

Berita Terkait : Ayo Stop Saling Ejek

Memprihatinkan memang. Di saat kita membutuhkan investasi, yang bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, masih banyak oknum birokrat yang memainkan perizinan.

Oknum birokrat nakal tentu tidak main sendiri. Mereka biasanya menggunakan makelar izin sebagai kaki tangan. Lebih menyedihkan lagi, untuk memuluskan aksinya, mereka seringkali bekerjasama dengan oknum pimp inan dan anggota DPRD.

Sehingga, bila permainan izin itu tercium KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan kemudian dilakukan OTT, yang terjaring, biasanya kepala daerah, pimpinan DPRD, makelar izin dan pihak swasta yang ingin melakukan investasi.

Berita Terkait : Suap Untuk Sang Gubernur

Presiden Jokowi sendiri sudah beberapa kali mengingatkan para birokrat, tak boleh menghambat perizinan yang berkaitan dengan kegiatan investasi.

“Pejabat yang memainkan perizinan dan mempersulit investasi pasti saya tindak dan saya copot,” tegas Jokowi saat menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul, Bogor, akhir pekan lalu.

Para kepala daerah tak boleh menganggap enteng persoalan rumitnya perizinan. Sebab, ini akan berdampak langsung pada laju peningkatan investasi.

Berita Terkait : Memburu Kursi BPK

Tanpa peningkatan investasi yang signifikan di bidang pertanian dan industri, sulit bagi daerah-daerah untuk bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Kita berharap, para kepala daerah bersama-sama dengan DPRD secepatnya mencabut Perda-Perda yang menghambat kegiatan investasi.

Ayo bersama-sama kita dorong supaya mereka yang memiliki tanggung jawab di bidang perizinan segera memotong mata rantai birokrasi. Sebab, semakin panjang rantai birokrasi, semakin besar peluang makelar izin untuk bermain.***